Bukan Sekali Saja Pemerintah Tidak Kompak Soal Pembekuan PSSI

Ada masalah komunikasi yang serius di antara para pengelola negara dalam isu pembekuan PSSI yang sudah berlangsung 10 bulan.

Hal itu dikatakan pengamat persepakbolaan, M. Rais Adnan, dalam diskusi "Alangkah Lucunya Sepakbola Kita", di Cikini, Jakarta, Sabtu (27/2).

Ia menyinggung hasil pertemuan Presiden Jokowi bersama Wapres Jusuf Kalla dengan Menpora Imam Nahrawi dan Ketua Komite Ad-Hoc PSSI Agum Gumelar, di Istana Presiden, pada Rabu lalu. Isi pertemuan itu simpang siur setelah para pihak yang diundang keluar dari Istana.

Agum mengklaim, ada perintah presiden kepada Imam untuk segera mencabut SK Pembekuan PSSI. Sementara Imam, menegaskan bahwa perintah presiden kepadanya hanya untuk membuat kajian rencana pencabutan SK Pembekuan, bukan melakukan pencabutan.

"Sinergi di antara kedua pihak tak terjadi. Interpretasinya selalu beda," kata Rais.

Dia mengingat kejadian serupa pernah terjadi pada Mei 2015. Saat itu simpang siur tentang pembekuan PSSI terjadi setelah pertemuan antara Menpora, Wapres Jusuf Kalla (JK), dan Agum Gumelar selaku mantan pimpinan PSSI.

Setelah pertemuan itu, tiba-tiba ada pernyataan dari Wapres JK bahwa Menpora akan mencabut SK pembekuan PSSI pada sore harinya.

"Pak JK minta dicabut, tapi Menpora bilang izin presiden dulu," ingatnya.

Namun, Rais yang juga jurnalis olahraga, yakin Menpora benar-benar menginginkan ada perbaikan sepakbola nasional. Ia yakin pasti ada posisi tawar dari Kemenpora dalam kajiannya sebelum mencabut pembekuan PSSI.

"PSSI harus ajukan rancangan kerja apakah serius akan memperbaiki sepakbola nasional. Sejauh ini PSSI masih belum serius," kata Rais.

"Misalkan contoh, ISL 2014, ketika ingin berusaha mereformasi, tata kelola dan liganya profesional tapi masih ada banyak pemain yang enggak dibayar gajinya. Itu ISL, mungkin di level amatir lebih banyak lagi," ucapnya. [ald]