Calon Ketua Umum DPP Partai Golkar ke depan harus sosok yang mumpuni dan tidak cacat etika.
"Soal caketum Golkar yang ada, sejauh ini kecenderungan yang kuat adalah Ade Komarudin dan Setya Novanto," kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno di Jakarta, Kamis (25/2).
Akom adalah Ketua DPR dan sebelumnya menjabat Ketua Fraksi Golkar DPR. Sebaliknya, Novanto adalah Ketua Fraksi Golkar DPR dan sebelumnya menjabat Ketua DPR.
Akom dan Setnov sama-sama memiliki pengalaman dan pengaruh di internal Golkar dan secara kapasitas keduanya cukup mumpuni.
Namun, Adi menilai, sosok Novanto memiliki moral politik yang sudah jatuh karena kasus "papa minta saham" Freeport hingga menyebabkannya lengser dari Ketua DPR.
"Cuma, Setya Novanto ada sedikit catatan buruk soal etika yang mengakibatkan dia lengser dari Ketua DPR. Secara moral politik dia sudah runtuh," ujarnya.
Berdasarkan catatan media, beberapa kasus terkait Setnov seperti pertemuannya dengan kandidat Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menimbulkan sorotan publik.
Lalu, dugaan meminta saham PT Freeport Indonesia. Dan terakhir, dugaan pemalsuan tanda tangan dalam absensi Rapat Paripurna DPR pada Selasa (23/2), yang kemudian memunculkan istilah "Papa Nitip Absen".
Sementara itu Akom, menurut Adi unggul karena tidak ada kasus etika seperti yang menimpa Setnov. Selain itu, Akom juga memiliki latar belakang organisatoris yang kuat.
Akom memiliki segudang pengalaman organisasi, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang memiliki akses jaringan ke seluruh pelosok Indonesia.
Namun Adi mewanti-wanti bahwa pertarungan politik di Munas Golkar bukan hanya sekedar soal kompetensi dan kapabilitas namun "perang" logistik antar kandidat.
Karena menurut dia, bisa saja faktor keunggulan kapabilitas dan kompetensi dikesampingkan para pemilih lalu memilih kandidat yang memiliki logistik lebih banyak.
[zul]
