Berita

rachmawati soekarnoputri/net

Dunia

Soal Korut, PBB Hanya Jadi Alat Nekolim

KAMIS, 25 FEBRUARI 2016 | 17:32 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemikiran Bung Karno mengenai PBB yang hanya dijadikan alat kepentingan oleh kelompok Nekolim atau neokolonialisme dan neoliberalisme dinilai masih relevan hingga saat ini.

Begitu kata pendiri Universitas Bung Karno (UBK) Rachmawati Soekarnoputeri terkait dengan sikap Dewan Keamanan PBB yang saat ini tengah mempersiapkan sanksi baru bagi Korea Utara.

Sanksi baru yang diinisiasi oleh Amerika Serikat dan sekutunya di Asia itu diambil menyusul sikap Korea Utara yang melakukan uji coba bom hiidrogen Januari lalu dan peluncuran satelit luar angkasa yang dianggap Amerika Serikat sebagai roket pada awal Februari kemarin.


"PBB berencana kenakan sanksi terhadap Korea Utara karena Korea Utara melakukan percobaan roketnya, ini dianggap ancaman. Sebaliknya, bagaimana jika tentara Amerika Serikat bercokol lengkap dengan alutsistanya di sebelah Korea Utara. Untuk apa? Bisakah dianggap ancaman bagi rakyat Korea Utara?" kata politisi senior tersebut di Jakarta (Kamis, 25/2).

Rachma menilai bahwa sikap PBB untuk menerapkan sanksi merupakan tujuan dari kaum Nekolim yang memaksakan kehendak. Karena walau bagaimanapun, ujarnya, tidak dibenarkan untuk mencampuri kedaulatan suatu negara.

"Biarkan nasionalisme hidup di dalam taman sarinya internasionalisme melalui CONEF (Conference of the New Emerging Forces) yang masih relevan," tuturnya.

"Karena dunia masih jauh dari bentuk adil dan perdamaian, (bahkan telah memasuki) era Proxy War, perang asimetris," demikian Rachma. [mel]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

PLN Perluas SPKLU Signature Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik

Minggu, 13 September 2026 | 08:21

Pemerintah Didesak Tetapkan Status Darurat Kesehatan Imbas Karhutla

Minggu, 13 September 2026 | 08:01

AntreEV Permudah Antrean SPKLU Lewat PLN Mobile

Minggu, 13 September 2026 | 07:40

Tak Ada Kerusakan Akibat Gempa di Perairan Kepulauan Seribu

Minggu, 13 September 2026 | 07:03

Bisa Pengaruhi Investor, Penegak Hukum Ditantang Adil di Kasus Transfer Pricing

Minggu, 13 September 2026 | 06:51

Inovasi Jebolan Program Pertamuda Pertamina Bantu Nelayan Peroleh Cuan

Minggu, 13 September 2026 | 06:21

Ketika Hukum Terlihat Sedang Mencari Pasal, Bukan Kebenaran

Minggu, 13 September 2026 | 05:47

Nilai Adat Harus Dipegang Teguh dan Diwariskan ke Setiap Generasi

Minggu, 13 September 2026 | 05:16

Budi Daya Lobster Modeling Batam Tembus Pasar Ekspor, Daerah Lain Siap Menyusul

Minggu, 13 September 2026 | 04:43

Strategi Pengusaha Indonesia Hadapi CBAM EU dan IEU-CEPA

Minggu, 13 September 2026 | 04:14

Selengkapnya