Nelayan: Rencana Reklamasi Pulau Teluk Utara Jakarta Janggal

Para nelayan yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) tetap akan menolak pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi dan Tata Ruang Wilaah Pesisir, Pantai Utara, dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), serta Raperda Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantura.

"Dampak reklamasi berdampak sekali terhadap puluhan ribu nelayan. Pendangkalan, keluar masuk ships, ikan tidak ada," ungkap Ketua DPW KNTI, M. Taher, di gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (25/2).

Tak hanya itu, ia juga menilai janggal terhadap rencana reklamasi teluk Utara Jakarta tersebut.

"Anggota DPRD dan Pemprov DKI seakan memaksakan. Mereka tetap nggak menunjukkan amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) ke masyarakat," tukasnya.

Apabila melihat sikap dewan DPRD dia menganalisa bahwa anggota dewan sepakat dengan adanya reklamasi tersebut.

"Reklamasi dari bibir pantai dan lain-lain, kalau ini bukan reklamasi tapi pembuatan pulau," ungkap Taher. [zul]