Upaya membongkar dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) dan hibah Provinsi Jawa Barat harus segera ditunjukkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu perlu segera dilakukan agar menghindari opini publik bahwa KPK telah "masuk angin".
Demikian dikatakan Direktur Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi. Ia mendesak KPK segera mengungkap kasus yang terindikasi melibatkan Gubernur Ahmad Heryawan (Aher) itu.
"KPK harus segera membuka penyelidikan agar jangan dinilai masuk angin oleh publik," tegas Uchok di Jakarta, Rabu (25/2).
Menurut dia, akan sangat tidak baik bagi KPK jika kasus itu terlalu lama mengendap atau hanya disimpan dalam laci-laci meja KPK.
Dana hibah Jabar di tahun 2013 mencapai nilai Rp 5,8 triliun sedangkan dana bansos mencapai Rp 136 milyar.
Yang harus diungkap oleh KPK, misalnya, ada indikasi sebagian penerima hibah tidak melalui mekanisme evaluasi Satuan Kerja Perangkap Daerah (SKPD). Ada juga hibah diberikan kepada kelompok usaha bersama sebesar Rp 1 miliar yang merupakan perusahaan pribadi milik suami istri.
"Dari contoh kasus itu dan banyaknya laporan yang masuk ke KPK, sudah selayaknya KPK segera memanggil Gubernur Jawa Barat untuk diperiksa dan dimintai keterangannya karena pengelolaan keuangan penuh keanehan," kata dia.
Kepada wartawan, Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, mengaku masih belum mendapat informasi lengkap tentang perkembangan penanganan kasus ini.
Segera akan dicek kembali tindaklanjut dari perkembangan kasus tersebut," kata Priharsa.
Adalah Budget Advocacy Group (BAG) yang melaporkan Gubernur Jawa Barat ke KPK terkait dugaan pelaporan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana hibah dan dana bantuan sosial APBD Jawa Barat.
BAG menyerahkan laporan tersebut secara resmi pada Selasa 29 Januari 2013. Laporan telah diterima KPK dengan kasus nomor 2013-01-000396.
Dalam laporan itu disebutkan, pada tahun fiskal 2013 Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan dana hibah dan bantuan sosial sebesar Rp 1,4 triliun. Dana tersebut akan dicairkan menjelang pelaksanaan Pilgub Jabar 2013.
[ald]
