RMOL. Laporan terhadap Ketua DPR Ade Komarudin oleh LSM ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR dan KPK terkait gratifikasi penggunaan pesawat jet pengusaha dinilai bernuansa politis.
"Laporan itu dalam rangka merusak citra Akom (Ade Komarudin). Yaitu untuk menimbulkan distrust, menjegal di pertarungan calon Ketua Umum Golkar," sebut pengamat politik IndoStrategi, Pangi Syarwi Chaniago di Jakarta, Selasa (23/2).
Ia mengatakan sasaran tembak pelaporan itu adalah membuat citra Akom buruk di mata DPD I dan DPD II Golkar sehingga nuansanya sangat politis.
Pangi pun mempertanyakan mengapa pelaporan itu baru dilakukan terutama menjelang Munas Golkar, dan menggunakan MKD sebagai "senjata politik" kompetitor Akom menuju Golkar 1.
"Jadi kalau di MKD, bolanya ada di Setya Novanto," ujarnya.
Pangi menilai proses yang bergulir sangat mungkin dikendalikan Novanto, misalnya kasus "papa minta saham" yang dihentikan, dan masyarakat sudah tahu hal tersebut.
Pangi menilai proses yang bergulir sangat mungkin dikendalikan Novanto, misalnya kasus "papa minta saham" yang dihentikan, dan masyarakat sudah tahu hal tersebut.
"Jika dibandingkan dengan kasus Novanto, Novanto lebih parah," katanya.
Dia juga berani jamin kasus "papa minta saham" menjadi alasan DPD I dan II tidak memilih Novanto.
Pangi menjelaskan polarisasi kekuatan caketum Golkar ada dua yaitu Akom dan Novanto, sehingga apabila proses pelaporan itu masuk ke MKD maka Novanto akan "bermain" menghancurkan Akom.
Hal itu menurut dia sangat mungkin terjadi karena di dalam MKD masih ada sisa kekuatan Novanto untuk menjatuhkan citra Akom.
"Paling tidak, jika prosesnya sampai di MKD maka Novanto akan 'bermain' untuk menghancurkan Akom karena masih ada sisa kekuataan Novanto di MKD," tukas Pangi.
Diketahui, hari ini (Selasa, 23/3), LSM bernama Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (LAKP) mengadukan Ketua DPR Ade Komarudin ke MKD DPR dengan tuduhan diduga menerima gratifikasi karena menggunakan pasawat jet pribadi milik pengusaha. Dan dalam kasus yang sama, kemarin, (Senin, 22/2), massa yang mengatasnamakan Himpunan Masyarakat Anti Korupsi (HAMAK) mendatangi gedung KPK mendesak agar Akom diperiksa. [zul]
