Berita

putin dan obama/net

Dunia

AS-Rusia: Gencatan Senjata Di Suriah Tidak Berlaku Untuk Teroris

SELASA, 23 FEBRUARI 2016 | 08:05 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Gedung Putih menyatakan bahwa Presiden Barack Obama telah menelepon Presiden Rusia Vladimir Putin menanggapi permintaan dari Putin untuk membahas gencatan senjata di Suriah.

Setelah komunikasi melalui telepon itu, sebuah pernyataan bersama Rusia-AS dirilis. Hasilnya, gencatan senjata diterapkan pada Sabtu mendatang (27/2). Demikian dikutip dari BBC.

Namun, gencatan itu hanya berlaku untuk pihak-pihak di Suriah yang telah menunjukkan komitmen mereka. Gencatan senjata tidak berlaku untuk ISIS, Front al Nusra dan organisasi lainnya yang telah ditetapkan PBB sebagai kelompok teroris.


Pernyataan bersama itu tegas menyebutkan, serangan udara oleh pasukan Suriah, Rusia dan koalisi pimpinan AS terhadap kelompok-kelompok teroris itu akan terus berlanjut.

Diatur pula bahwa kelompok-kelompok bersenjata yang ingin mengambil bagian dalam gencatan senjata harus mengkonfirmasi partisipasi mereka sehari sebelum gencatan senjata resmi diberlakukan.

Kelompok oposisi utama di Suriah, yang disebut Komite Negosiasi Tingkat Tinggi, menyatakan akan menerima gencatan senjata, tetapi tergantung pada penghentian pengepungan dan serangan terhadap warga sipil oleh pasukan Suriah, pembebasan tahanan dari pihak mereka, serta komitmen pengiriman bantuan.

Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, menyambut kesepakatan itu. Ia mengatakan, jika gencatan senjata dipatuhi, maka tidak saja akan menurunkan eskalasi kekerasan, tetapi juga memperluas pengiriman bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan untuk daerah yang terkepung.

Presiden Suriah, Bashar Assad, sendiri mengatakan ia siap menerima gencatan senjata dengan catatan kelompok teroris tidak mengambil keuntungan dari kesepakatan itu.

Lebih dari 250.000 warga Suriah telah tewas dalam konflik bersenjata yang berlangsung sejak Maret 2011. Sekitar 11 juta orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka, empat juta diantaranya melarikan diri ke luar negeri. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya