Berita

Politik

Jangan Berlagak Pilon, Negara Sedang Dibangkrutkan Secara Masif!

SENIN, 22 FEBRUARI 2016 | 09:59 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo yang melakukan pembiaran terhadap kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia mengusik tanya Rachmawati Soekarnoputri.

Menurut politisi senior itu, paling tidak pemerintah saat ini seharusnya mengoreksi kebijakan penerbitan obligasi rekap BLBI yang dibuat oleh Pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

"Sampai hari ini, wakil rakyat dan utamanya para penegak hukum pun tidak peduli, berlagak pilon padahal negara sedang dibangkrutkan secara masif," kata Rachma kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (22/2).


Kebijakan penerbitan obligasi menyebabkan negara tiap tahun harus membayar sekitar Rp 100 triliun. Kewajiban ini harus terus ditanggung sampai puluhan tahun ke depan.

"Untuk apa rakyat bayar pajak jika digunakan untuk membayar subsidi bunga obligor hitam BLBI," tegas Rachma mempertanyakan.

Alih-alih menghentikan pembayaran utang BLBI yang sangat menggerogoti APBN setiap tahunnya, pemerintah malah mengusulkan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional. Menurut Rachma, kebijakan tax amnesti justru bisa menjadi ladang subur bagi para koruptor dan tindak kejahatan kerah putih lainnya dengan berlindung di bawah undang-undang.

"Melegalisasi  tindak kejahatan! Rezim demi rezim merampok uang negara. Beri tax amnesty untuk rakyat kecil!," katanya.

Harapan, menurut pendiri Yayasan Pendidikan Bung Karno ini, ada di KPK. Namun, pemerintah saat ini justru sangat berkeinginan lembaga anti rasuah itu lemah. Draf revisi UU KPK yang disusun pemerintah dan kini sedang digodok di DPR mengamputasi berbagai kewenangan KPK sebagai lembaga superbody.

"Tolak revisi UU KPK. Revisi hanya akal-akalan koruptor melemahkan pemberantasan korupsi," tukasnya.[dem]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

DPR Minta Evaluasi Perlintasan Usai Insiden Tabrakan Argo Bromo-KRL

Selasa, 28 April 2026 | 00:15

KRL Sempat Menabrak Taksi Sebelum Diseruduk KA Argo Bromo

Selasa, 28 April 2026 | 00:04

Kedaulatan Data RI jadi Sorotan di Tengah Gejolak Geopolitik

Senin, 27 April 2026 | 23:46

Tim SAR Berjibaku Evakuasi Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur

Senin, 27 April 2026 | 23:24

Kereta Argo Bromo Tabrak KRL di Bekasi Timur, KAI Masih Investigasi

Senin, 27 April 2026 | 23:10

Heboh Anggaran Baju Dinas Pemprov Sumsel Tembus Rp3 Miliar

Senin, 27 April 2026 | 22:30

Kuasa Hukum Thio: Jangan Korbankan Terdakwa Atas Kesalahan Negara

Senin, 27 April 2026 | 22:28

Rocky Terkekeh Dengar Candaan Prabowo Soal “Disiden” di Istana

Senin, 27 April 2026 | 22:11

Kejati Sumut Geledah Kantor Satker Perumahan Usut Dugaan Korupsi Proyek Rusun

Senin, 27 April 2026 | 22:11

KAI Fokus Evakuasi Penumpang di Stasiun Bekasi Timur

Senin, 27 April 2026 | 22:06

Selengkapnya