Berita

maimun zubair/net

Politik

KISRUH PPP

Mbah Moen Menghela Napas Kecewa Dengan SK Menkumham

SENIN, 22 FEBRUARI 2016 | 09:36 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Saat ini banyak beredar berita yang mengatasnamakan sesepuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) KH. Maimoen Zubair (Mbah Moen) bahwa dia sudah legowa alias menerima SK Menkumham memperpanjang masa khidmat Muktamar PPP Bandung.

Putra Mbah Moen, KH. Ahmad Wafi Maimoen (Gus Wafi), mengatakan, sejak awal konflik PPP, Mbah Moen sangat taat kepada Pemerintah. Hal ini karena jiwa kenegerawanan dan kecintaannya kepada negeri ini.

Menurut Gus Wafi, ketika Muktamar Surabaya disahkan oleh Menkumham, Mbah Moen bersikap menerima dengan lapang dada putusan Pemerintah tersebut. Namun, sesuai dengan prinsip amar makruf nahi munkar, Mbah Moen juga merestui DPP hasil muktamar Jakarta melakukan gugatan di Pengadilan. Alhamdulilah, Muktamar Jakarta dimenangkan di MA dengan dua putusan sekaligus.


"Mbah Moen mengajarkan kita semua bahwa perjuangan dalam rangka amar makruf nahi mungkar tidak harus dilakukan dengan melawan Pemerintah. Apalagi dengan merusak tatanan yang ada. Prinsip perjuangan seperti orang melempar jala. Ambil ikannya, namun jangan sampai keruh airnya," kata Gus Wafi yang juga Ketua DPW PPP Jawa Tengah ini.

Namun pasca putusan MA, lanjut Gus Wafi, Pemerintah tidak kunjung mengeluarkan SK Muktamar Jakarta. Mbah Moen berupaya keras dengan mengeluarkan beberapa surat dan fatwa beliau yang meminta agar Pemerintah taat hukum dengan segera mengeluarkan SK pengesahan Muktamar Jakarta. Tidak hanya itu, Mbah Moen silaturrahmi bertemu langsung dengan pejabat negeri ini dengan harapan mengetuk hati para pembesar negeri ini agar segera mengeluarkan SK Muktamar Jakarta. Semua orang memandang trenyuh bahwa Mbah Moen yang sudah sangat sepuh masih bersedia merepotkan diri menegakkan amar makruf nahi munkar tanpa mengenal lelah demi PPP tercinta. Pemerintah pun berjanji akan memenuhi permintaan Mbah Moen ini.

Apa yang terjadi selanjutnya? Pada 17 Februari 2016, Menkumham mengeluarkan SK perpanjangan Muktamar Bandung yang disadari hal itu melanggar hukum karena bertentangan dengan AD/ART partai dan putusan MA.

"Mbah Moen menghela napas. Jelas sekali beliau kecewa dengan SK Menkumham yang memperpanjang Muktamar Bandung. Namun beliau tidak menentang putusan Pemerintah tersebut. Seperti halnya ketika Muktamar Surabaya terdahulu. Beliau menerima dengan lapang dada dan menyerahkan kepada Allah sebagai Dzat yang lebih berkuasa dari Pemerintah," ungkap Gus Wafi.

Namun demikian, jelas Gus Wafi, dalam rangka amar makruf nahi munkar, Mbah Moen tidak mempermasalahkan DPP PPP dan seluruh kader PPP melakukan gugatan atas SK perpanjangan yang rapuh dan tidak memiliki dasar hukum tersebut.

Dalam berbagai kesempatan, Kubu Romi menyampaikan kepada Mbah Moen bahwa dengan kembalinya ke Muktamar Bandung maka muktamar Islah akan dilaksanakan sepenuhnya oleh Suryadharma Ali (SDA) selaku Ketua Umum. Karena SDA Bagian dari yang penyelenggara Muktamar Jakarta, dengan sendirinya Muktamar Jakarta pasti menjadi bagian dari muktamar Islah yang akan diselenggarakan oleh muktamar Bandung. Kubu Romi juga menyampaikan kepada Mbah Moen bahwa Bapak SDA juga telah legawa dan bersedia menyelenggarakan Muktamar Islah.

Menurut Gus Wafi, Mbah Moen tidak percaya begitu saja klaim informasi kubu Romi tersebut. Romi cs terlalu sering berbohong dan memelintir informasi. Untuk itu, beberapa hari ke depan, Mbah Moen akan mengirim utusan untuk mengklarifikasi info dari kubu Romi tersebut. Kalau benar SDA dan PPP Muktamar Jakarta telah legawa, maka Mbah Moen selaku ketua Majelis Syariah yang menjadi inisiator Muktamar Jakarta tentunya tidak ada alasan lagi untuk tidak menerima dengan lapang dada. Demikian pula sebaliknya.

"Kita selaku kader PPP, tentunya harus berpegang teguh kepada AD/ART partai termasuk prinsip perjuangan partai dalam rangka amar makruf nahi munkar seperti yang diajarkan oleh Mbah Moen. SK Perpanjangan Muktamar Bandung adalah produk kemunkaran dan kedzaliman. Kita selalu mengikuti ajaran Mbah Moen agar kita jangan sekali-kali melawan Pemerintah. Sekali lagi, kita tidak melawan Pemerintah. Namun, kita menolong oknum Pemerintah yang berbuat dzalim dengan menghalanginya agar tidak mengulangi perbuatan dzalim," papar Mbah Moen.

Ia menambahkan, saat ini kader partai harus bersatu padu sekuat tenaga membela kebenaran yaitu Muktamar Jakarta. Hilangkan keraguan dan was was. Karena keraguan itu melemahkan perjuangan dan was was itu bagian dari syaithan.

"Mari kita selalu waspada terhadap orang-orang yang berupaya memecah belah pengurus muktamar Jakarta. Kita harus buktikan, bahwa SK zombie itu justru membuat kader PPP bersatu dan solid melawan kedzaliman," demikian Mbah Moen. [rus]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Terkuak Dugaan Penggelembungan Anggaran Makan Minum di DPRD Bandar Lampung

Senin, 20 April 2026 | 02:07

Pramono Siapkan PPSU Khusus Ikan Sapu-Sapu

Senin, 20 April 2026 | 01:47

Jual Beli Rekening Bisa Dijerat Pidana!

Senin, 20 April 2026 | 01:26

HKTI: Kondisi Riil Stok Beras Melimpah

Senin, 20 April 2026 | 01:01

Pramono Tegaskan Jadi Gubernur untuk Semua Kelompok, Agama, dan Golongan

Senin, 20 April 2026 | 00:28

MUI Kawal Ketat Proyek Islamic Center

Senin, 20 April 2026 | 00:13

Projo Klaim Jokowi Menang Berkat Rekam Jejak, Bukan Jasa Jusuf Kalla

Senin, 20 April 2026 | 00:01

Wicked Problem di Balik Motor Listrik MBG

Minggu, 19 April 2026 | 23:43

JK Diduga Masih Simpan Kartu Rahasia Jokowi

Minggu, 19 April 2026 | 23:34

Nabung Jantung

Minggu, 19 April 2026 | 23:26

Selengkapnya