Berita

net

Wagub Djarot: Harga Plastik Berbayar Terlalu Murah

MINGGU, 21 FEBRUARI 2016 | 14:30 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai harga plastik berbayar untuk barang belanjaan sebesar Rp 200 terlalu murah. Menurutnya, khusus warga ibukota bisa dikenakan biaya Rp 5.000 untuk tiap lembar plastik.

"Kalau harganya Rp 200 Jakarta terlalu murah dan akhirnya dia tidak menghargai. Ambil terus buang, ambil buang lagi. Paling tidak di Jakarta, satu plastik itu Rp 5.000," ungkapnya saat menghadiri Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional di Jalan Imam Bonjol, Minggu (21/2).

Mantan Walikota Blitar itu menambahkan, kewajiban membayar Rp 5.000 untuk kantong plastik kresek dapat dilakukan di ritel modern. Sementara di pasar tradisional tiap plastik kresek cukup dihargai Rp 500 per lembar.


Djarot mengaku sudah membicarakan hal tersebut dengan direksi PT Food Station Tjipinang Jaya sebagai pengelola Pasar Induk Cipinang untuk menerapkan kebijakan itu.

"Gunakanlah tas yang bisa terurai dan digunakan berulang-ulang," ujarnya.

Djarot membeberkan, untuk wilayah Jakarta saja sebanyak 11 persen sampahnya terdiri dari sampah plastik. Bahkan, sampah-sampah yang tergenang di sungai kebanyakan sampah plastik. Sedangkan, sampah tersebut baru dapat terurai seribu tahun mendatang.

"Ini sudah darurat. Makanya kita harus keras, tidak bisa main-main lagi," tegasnya.

Diketahui, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mulai hari ini memberlakukan kebijakan pembayaran kantong plastik sebesar Rp 200 ketika berbelanja. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Kementerian LHK Nomor: SE-06/PSLB3-PS/2015 tentang Antisipasi Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Pada Usaha Retail Modern. Kebijakan ini diberlakukan hingga 5 Juni 2016 mendatang. [wah] 

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya