Berita

ade komaruddin/net

Akom: Golkar Perlu Bangun Relasi Politik Yang Produktif Dengan Pemerintah

SABTU, 20 FEBRUARI 2016 | 23:08 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Partai Golkar perlu membangun relasi dan posisi politik yang produktif dengan pemerintah. Titik tekannya adalah hubungan itu harus menempatkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara pada skala prioritas utama.

"Harus ada sinergi untuk menciptakan iklim politik yang kondusif dan stabil sehingga proses kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan dengan baik," kata calon Ketua Umum Golkar yang juga Ketua DPR RI, Ade Komaruddin

Kata Akom, biasa ia disapa, hal ini selalu menjadi bahan perbincangan saat ia berkomunikasi dengan para pengurus daerah (DPD). Misalnya saat ia sialturrahmi dengan pengurus DPD Golkar di Jawa Tengah dan Sumatera Barat. Dalam setiap silaturahmi, Ade pun ditemani oleh para anggota Tim Pendukungnya seperti MS Hidayat dan Bambang Soesatyo.


Silaturahmi itu diwujudkan dalam kegiatan penyampaian visi misi, diskusi, hingga saling menyampaikan apa yang selama ini dirasakan. Kata Akom, dirinya selalu berbicara soal tantangan yang dihadapi partai, sekaligus prinsip yang sebaiknya dipegang Golkar ke depan.

"Misalnya saya membicarakan apa yang harus dilakukan dan harus dicapai Partai Golkar ke depan menghadapi Pilkada Serentak 2017, 2018 dan Pemilu 2019," kata Akom (Sabtu, 20/2).

Pria asal Purwakarta, Jawa Barat itu menambahkan bahwa setiap silaturahmi tentu takkan melupakan diskusi soal kondisi Golkar saat ini, krisis karena belum mendapatkan pengesahan dari Pemerintah. Akom menegaskan sikapnya yang disepakati di dalam tiap pertemuan bahwa Partai Golkar harus keluar dari kondisi tersebut. Dan harus ada solusi politik untuk menyelamatkan kepentingan yang lebih besar yaitu eksistensi Partai Golkar.

"Karena banyak agenda besar politik yang hanya bisa dilakukan oleh Partai Golkar yang legitimasi hukum pengurusnya mendapatkan pengakuan dari Pemerintah," tukas pria yang dikenal sebagai 'Koboi Senayan' itu. [ysa]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya