Luhut Pandjaitan: Pimpinan KPK Tidak Bisa Tolak Revisi UU

RMOL. Menteri Koordinator Bidang Polhukam Luhut Pandjaitan menegaskan pemerintah tetap istiqomah terkait revisi UU KPK. Yaitu, pemerintah setuju revisi hanya untuk penguatan dengan empat usulan perubahan. Usulan tersebut yaitu pembentukan dewan pengawas, penerbitan SP3, pengangkatan penyelidik, dan penyidik serta terkait penyadapan.

"Kalau lari dari empat yang kami usulkan itu. Presiden tidak akan (setuju revisi)," kata Luhut di Jakarta, Jumat (19/2).

Luhut menjawab pertanyaan tentang Surat Presiden (Surpres) terkait persetujuan Presiden atas empat UU yang akan direvisi, diantaranya UU KPK, UU Tax Amnesty, dan UU Terorisme. "Presiden sudah mengirimkan, jadi sudah ada di sana empat," ucapnya.

Berkaitan dengan berbagai penolakan yang ada, Luhut kembali menegaskan bahwa posisi pemerintah adalah untuk memperkuat KPK. Selanjutnya, Luhut menjelaskan mengenai usulan dewan pengawas, dewan pengawas ditunjuk langsung oleh Presiden untuk melihat jika ada hal-hal yang harusnya tidak dilakukan tetapi dilakukan.

Bagaimana dengan penolakan dari pimpinan KPK atas revisi UU KPK ini? "Kalau pimpinan KPK kan tidak bisa menolak, dia hanya bisa melaksanakan," jawab Luhut seperti dilansir dari laman setkab.go.id.

Mengenai tindakan penyadapan yang dilakukan oleh KPK harus izin terlebih dahulu, Luhut menegaskan itu tidak ada.

"Tidak ada itu, penyadapan itu semua prosesnya, saya ulangi, proses penyadapan itu seluruhnya berada di pimpinan KPK tidak ada intervensi yang lain," tukasnya. [rus]