Berita

ilustrasi/net

Kaukus Pancasila: Pemerintah Harus Pastikan Perlindungan Bagi Kelompok LGBT

SABTU, 20 FEBRUARI 2016 | 05:40 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Sesuai dengan Nawacita, negara harus hadir untuk mewujudkan toleransi, serta memastikan para kepala daerah dan birokrasi pusat dan daerah, mewujudkan sumpahnya untuk menegakkan Pancasila dan konstitusi.

Demikian pandangan Kaukus Pancasila di DPR. Kaukus Pancasila pun mengimbau pemerintah, khususnya pemerintah baerah, memastikan perlindungan kepada seluruh warga negara, tidak terkecuali kelompok LGBT, dari segala bentuk diskriminasi maupun kekerasan atas dasar apapun.

Pandangan Kaukus Pancasila ini disampaikan Rahayu Saraswati dari Fraksi Gerindra, KH Maman Imanulhaq dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan  Eva Kusuma Sundari dari Fraksi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari, dalam keterangan kepada redaksi bebrapa saat lalu (Sabtu, 20/2).


Pernyataan Kaukus Pancasila ini khusunya terkait dengan dengan peristiwa intoleransi di Yogyakarta. Sekelompok orang menyegel Pondok Pondok Pesantren Al Fatah di Banguntapan, yang merupakan Ponpes Waria yang ada di Yogyakarta.

Terkait kasus ini, Kaukus Pancasila puun meminta polisi untuk segera mengambil tindakan tegas, sesuai Surat Edaran tentang Ujaran Kebencian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mencegah atau menindak para pelaku penyulut kebencian, diskriminasi, maupun kekerasan terhadap kelompok LGBT.

Kaukus Pancasila juga meminta Kementerian Pendidikan dan Kementerian atau lembaga negara terkait, mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dan prinsip negara hukum, serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuhnya toleransi di tengah-tengah masyarakat serta kesatuan dan persatuan, bukan sebaliknya. [ysa]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya