Basuki Tjahaja Purnama: Bukan Saat Pindah Langsung Dapat Duit, Emang Duit Bapak Lu...

Penertiban kawasan prostitusi Kalijodo yang terletak di dua wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat berbuah polemik. Niat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKIJakarta membersihkan wilayah tersebut karena dianggap berdiri di atas tanah negara mendapat tentangan dari warga.

Namun Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bergeming. Dia memasti­kan, Pemprov akan segera me­nyelesaikan masalah Kalijodo. Berikut penjelasan Ahok yang ditemui usai rapat bersama Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian, dan Pangdam Jaya Mayjen Teddy Lhaksmana di Mapolda Metro Jaya, kemarin.

Kecelakaan maut merembet ke Kalijodo, apakah memang penertiban wilayah itu jadi prioritas?
Nggak juga. Kita dulu kan tertibkan lahan hijau satu-satu. Mulai dari (Waduk) Pluit dulu. Sesudah Waduk Pluit, baru Waduk Ria Rio. Jadi semua tanah yang luas untuk penghi­jauan kami ambil kembali. Kami bangun Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) saja sudah 63. Taman kemarin saya resmiin 11. Terus tahun ini mau bangun RPTRA lagi 150.

Nggak juga. Kita dulu kan tertibkan lahan hijau satu-satu. Mulai dari (Waduk) Pluit dulu. Sesudah Waduk Pluit, baru Waduk Ria Rio. Jadi semua tanah yang luas untuk penghi­jauan kami ambil kembali. Kami bangun Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) saja sudah 63. Taman kemarin saya resmiin 11. Terus tahun ini mau bangun RPTRA lagi 150.

Jadi, apa alasan penertiban?
Jadi kita kekurangan lahan hijau. Kalau kita nggak beli, cara lainnya adalah kita ambil. Kemarin lahan yang di Cakung kita ambil dapat 9 hektar.

Ada lahan lain yang berpo­tensi konflik yang juga akan diambil alih pemerintah?
O...iya ada, bertahap dong. Setelah Kalijodo kita akan perbaiki sungai lagi. Berlan, Jatinegara. Kamu pernah nggak, kalau kita mau menangani ses­uatu, kalau kita selesaikan yang kecil-kecil saja, repot. Kalau kita sikat yang gede, yang kecil-kecil, yang sedang takut dong.

Artinya Kalijodo ini yang paling berat?
Jadi kalau penanganan banjir itu, semua air dari selatan turun ke utara. Jadi utara ini, lobangnya semua mesti beres nih. Karena, hujan di mana pun, larinya pasti ke utara. Nah (Kalijodo) itu kan bagian dari sistem sungai lho. Kali Item, Kali Angke dan Kanal Banjir Barat. Nah itu kalau nggak dikeruk semua, nggak bisa. Nah kita rapihin dulu dari utara. Pertama kan kita dari Waduk Pluit dulu. Jadi kita ada hitungannya. Kan dari tahun kemarin Kalijodo sudah saya mau kerjain, tapi kan Pluit dulu selesai.

Kapan penertiban akan berlangsung?
Penertiban tergantung, jadi besok kami akan keluarkan Surat Peringatan (SP) 1, mem­beritahukan bahwa Anda men­duduki tanah negara. Sesuai undang-undang, dan kami melaksanakan amanat undang-undang, maka tanah negara yang diduduki harus kami ambil kembali. Makanya kami minta mereka bongkar sendiri. Kalau ternyata mereka nggak mau bongkar sendiri, ya akan ada SP 2. Mudah-mudahan mereka mau bongkar. Kalau mereka tetap nggak mau bongkar, ya sudah terpaksa kami "membantu" bongkar.

Jarak waktu SP berapa lama?
Biasanya SP 1 itu hanya tujuh hari. Kalau tujuh hari dia nggak mau bongkar berarti SP 2.

Berarti jangka waktu yang diperlukan untuk proses ini tiga pekan?
Oh nggak. SP 2 itu jangka waktunya tiga hari. Nanti kalau SP 3 nanti paling satu hari. Saya hitung kira-kira 10 hari ya.

Sudah ada pendataan bera­pa banyak yang akan terkena dampak penertiban?
Lengkap, lengkap. Nggak sampai ribuan orang.

Bagaimana dengan para pekerja seks komersil (PSK), terutama mereka yang diketa­hui terindikasi terkena HIV?
Sekarang saja, 80 persen su­dah pulang kampung. Nanti PSK yang terindikasi HIV bi­sa kita tangani. Kementerian Kesehatan, dan juga Puskesmas yang juga akan menangani.

Mengenai kemungkinan PSK justru berpindah tempat?
Kalau itu kita nggak khawatir. Mereka melakukan lagi dan keda­patan lagi, kita tangkap lagi.

Berapa jumlah warga yang sudah mendaftar untuk alih profesi?
Kayaknya nggak mendaftar juga mereka, karena dianggap kita nggak serius.

Untuk warga yang mendaf­tar pindah ke rumah susun?
Hampir 20 orang sudah daf­tar. Tapi terakhir dapat laporan ada yang diancam nggak boleh daftar. Saya kira nggak apa-apa. Makanya tunggu aja, tunggu.

Siapa yang mengancam?
Saya nggak tahu. Tadi wa­likota sampaikan, beberapa orang takut mendaftar. Ya tidak apa-apa, kita tunggu saja.

Beberapa warga minta uang untuk modal usaha?
Setiap orang yang masuk ke rusun kami, anaknya pasti dapat Kartu Jakarta Pintar (KJP). Pasti dapat BPJS Kesehatan. Kalau dia bisa usaha kami pasti menye­diakan uang pinjaman Rp 5-10 juta (dengan) bunga satu persen per bulan. Tapi itu setelah kita lihat, orang itu tindak tanduknya pantas atau tidak. Itu mah sudah otomatis. Tapi bukan pada saat pindah langsung dapat duit. Emang duit bapak lu.

Mengapa tidak ada dialog sebelumnya dengan warga setempat?
Apa nggak ada dialog. Semua media telah menulis mengenai Kalijodo. Mau dialog apa lagi? ***