Berita

Inspektur Jenderal (Irjen) Tito Karnavian:net

Wawancara

WAWANCARA

Inspektur Jenderal (Irjen) Tito Karnavian: Kalau Ada Anggota Terlibat Nanti Kita Proses, Kan Ada POM & Provost

KAMIS, 18 FEBRUARI 2016 | 09:16 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Jenderal bintang dua ini siap mem-back up penuh Guber­nur Ahok untuk menertibkan wilayah Kalijodo. Jenderal Tito menilai penertiban wilayah Kalijodo berbeda den­gan penertiban di beberapa wilayah lain di DKI Jakarta. "Kenapa berbeda? Karena di sini ada persoalan penyakit masyarakat (pekat)," jelas Tito, setelah melakukan per­temuan tertutup dengan Gubernur Ahok dan Pangdam Jaya Teddy Lhaksmana di Mapolda Metro Jaya, kemarin. Lalu, apa saja pekat yang ada di wilayah itu, berikut penjelasan bekas Kepala Densus 88 itu:

Kalijodo ramai menjadi pembicaraan, apa saja per­masalahannya?

Ya, jadi persoalan di Kalijodo ini berbeda dengan yang di Kampung Pulo ya. Kenapa? Karena di sini ada persoalan pekat.

Pekatnya apa saja?

Pekatnya apa saja?
Mulai dari tempat berkum­pulnya para preman, tempat berkumpulnya pelaku kejahatan, kemudian ada miras ilegal, ke­mudian ada mucikari, prostitusi, ada juga yang bawa narkotika di situ. Itu tidak ditemukan da­lam kasus di Kampung Pulo. Sehingga ada persoalan masalah Kepolisian di sana.

Lalu?

Persoalan pemukiman liar. Nah persoalan pemukiman liar ini yang ada di atas tanah pemerintah, itu menjadi persoalan Pemerintah Daerah dibantu Kepolisian dan didukung Pak Pangdam.

Seperti apa bentuk dukungannya?
Khusus untuk Kepolisian, namanya operasi pekat, jadi dari kewilayahan. Kepolisian-Kepolisian Resort (Polres) yang ada di situ, dari Polres Jakarta Barat dan Jakarta Utara nanti yang melakukan operasi, didu­kung Komando Distrik Militer (Kodim). Selain itu juga nanti ada operasi dari Polda dan didu­kung Kodam.

Untuk penertiban pemuki­man liar?
Nah nanti khusus untuk penertiban pemukiman liar, dari Pemda, waktunya kapan, nanti kita lihat dan dijelaskan oleh Gubernur. Dari Polda dan dari Kodam, kami siap mendukung Pemda.

Bagaimana mekanisme penertibannya?
Jadi perlu diingat, jangan ber­bicara mengenai penggusuran. Terminologinya berbeda. Ini penertiban, karena ini tanah yang diduduki adalah tanah negara.

Kapan akan dimulai penertiban?
Operasi penyakit masyarakat, besok (hari ini) akan dimulai di sana. Tempat itu harus bersih dari pelanggaran-pelanggaran, seperti (kepemilikan) senjata tajam.

Berapa personil yang akan diturunkan?

Nanti kita lihat situasi. Saya kira dari kewilayahan mungkin sekitar lebih dari 500. Kemudian nanti operasi dari Polda, kekua­tannya mungkin 1000 sampai 2000 personil.

Bagaimana jika nanti ada perlawanan?
Kalau seandainya ada yang menolak kami melakukan opera­si penegakan hukum narkotika, miras, premanisme dan lain-lain, siapapun yang menghambat akan kita lakukan penegakan hukum.

Sudah dipetakan detailnya?

Iya, sudah dipetakan.

Tapi banyak juga yang me­nentang (penertiban)?
Saya yakin masyarakat nanti akan banyak mendukung lang­kah-langkah ini. Karena ini kan langkah-langkah untuk mem­bersihkan penyakit-penyakit masyarakat dan lain-lain.

Gubernur Ahok bilang ada yang melakukan penganca­man?

Ya kalau memang ada kita tangkap saja. Kalau itu pidana, pastinya kita akan proses.

Bagaimana dengan aparat yang menjadi beking?
Kalau ada ya nanti kita proses. Kita belum dengar. Kan nanti ada Polisi Militer (POM) dari Kodam dan Provost Polda.

Di mana target operasi pekat selanjutnya?
Nanti kita lihat. Saya akan dis­kusikan dulu. Saya nggak bisa memutuskan sendiri. Diskusi dengan Pangdam, diskusi den­gan gubernur. Mana lagi tem­patnya. Pak Pangdam ada saran, Berlan.

Bagaimana dengan prostitu­si di Hotel Alexis yang sempat disinggung Gubernur Ahok?
Oh nggak. Itu kan nggak mengganggu. Itu kan tempat dia sendiri, bukan tempat liar.

Jadi ada perbedaan?
Problem di Kalijodo ini adalah pemukiman liar. Kalau di Alexis dan tempat-tempat pijat kan itu bagaimana nanti tindakan Pak Gubernur. Kalau beliau sepakat, kita oke. ***

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya