. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti ternyata sudah dibohongi pihak penyelenggara turnamen sepakbola Piala Bhayangkara 2016. Penyelenggara dengan meyakinkan menyatakan Piala Bhayangkara akan dimulai 17 Maret 2016 di Bandung dengan menghabiskan dana Rp. 20 miliar, ternyata proses izin turnamennya hingga kini belum diajukan penyelenggara ke Tim Transisi Sepakbola maupun Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI).
Merasa difaitaccompli dan melihat penyelenggara Piala Bhayangkara sudah melakukan kebohongan publik, Selasa siang ini (17/2) Tim Transisi akan menemui Kapolri.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane menilai, terlalu banyak keanehan di balik penyelenggaraan Piala Bhayangkara. Semula elit Polri mengatakan Piala Bhayangkara akan digelar 17 Pebruari 2016 di Palembang. Kemudian diubah menjadi 27 Maret 2016 di Bandung, padahal proses izinnya belum diajukan ke Tim Transisi maupun BOPI.
Keanehan lain, penyelenggara Piala Bhayangkara adalah figur-figur dari organisasi sepakbola yang dibekukan pemerintahan Presiden Jokowi. Organisasi itu dibekukan karena sarat dengan mafia sepakbola dan mafia pengaturan skore pertandingan, yang diduga sarat dengan kepentingan mafia judi bola. Organisasi ini dibekukan pemerintahan Presiden Jokowi karena akan direformasi dan Tim Transisi serta BOPI sebagai ujung tombak perubahannya.
"Tapi anehnya para mafia sepakbola ini berhasil mempecundangi Polri dan menggulirkan Piala Bhayangkara," kata Neta sesaat lalu kepada wartawan.
IPW mendesak Polri bersikap transparan agar segera membuka siapa saja
sponsor Piala Bhayangkara. Sehingga publik bisa mengetahui, apakah ada pengusaha hitam atau pengusaha yang terlibat mafia sepakbola terlibat di dalam pendanaan Piala Bhayangkara. Sebab sangat mustahil jika Polri yang membiaya Piala Bhayangkara mengingat Polri selalu mengeluh kekurangan dana.
Menurutnya, sikap tertutup Polri terhadap dana sponsor Piala Bhayangkara bisa membuat elit-elit Polri dituding telah menerima gratifikasi dari penyelenggaran Piala Bhayangkara. Elit elit Polri harus ingat bahwa Polri adalah lembaga negara sehingga segala sesuatu yang menyangkut pendanaan dari pihak luar harus transparan dan jelas, jika tidak elit-elit Polri yang terlibat dalam Piala Bhayangkara bisa terjerat tuduhan gratifikasi dan korupsi.
Neta menambahkan, mengingat terlalu banyak mudaratnya, sebaiknya Kapolri segera membatalkan Piala Bhayangkara. Apalagi Piala Bhayangkara jelas-jelas tidak ada manfaatnya bagi Polri dan sangat bertolak belakang dengan tugas-tugas kepolisian.
"Jangan sampai Kapolri Badrodin Haiti yang sebentar lagi pensiun malah terjerat masalah akibat ulah mafia sepakbola yang memperalat Polri untuk menggulirkan Piala Bhayangkara," tukasnya.
[rus]
