Berita

ilustrasi/net

Kemenkop Tertibkan Koperasi Pandawa Dengan Pendekatan Early Warning System

RABU, 17 FEBRUARI 2016 | 09:15 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Kementerian Koperasi dan UKM mengingatkan KSP Pandawa Mandiri Grup untuk menerapkan kaidah koperasi yang sesuai dengan aturan main dalam menjalankan aktivitas usahanya, supaya nantinya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

"Jangan sampai ada masalah baru ribut, ini gak bagus. Kalau mau berkoperasi ikuti aturan main di dalam prinsip koperasi itu sendiri," ujar Deputi bidang Pengawasan, Kemenkop UKM, Meliadi Sembiring, dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 17/2).

Peringatan itu disampaikan Meliadi setelah menerima laporan dari tim yang diutus di lapangan bahwa KSP Pandawa Mandiri Grup ternyata diindikasikan melanggar beberapa prinsip dasar koperasi.


Pertama, KSP Pandawa Mandiri Grup belum dapat menunjukkan Buku Daftar Anggota, Anggaran Dasar, dan Notulen Rapat Anggota yang menetapkan tingkat suku bunga tabungan dan pinjaman.

Kedua, KSP Pandawa Mandiri Grup lebih banyak melayani non anggota daripada anggota. Jumlah anggota sebanyak 231 orang, jumlah nasabah non anggota lebih dari 1.000 orang.

Ketiga, Penerapan suku bunga lebih berpihak kepada non anggota. Suku bunga tabungan dan modal penyertaan untuk non anggota 2 persen per bulan sedangkan untuk anggota hanya 1,2 persen. Suku bunga pinjaman untuk non anggota 12,5 persen per tiga bulan sedangkan untuk anggota 15 persen per tiga bulan.

"Sementara kaidah koperasi menyebutkan pelayanan kepada anggota harus lebih baik, bukan terbalik," ungkap Meliadi.

Meski demikian, Meliadi belum menentukan sikap untuk menutup Koperasi Pandawa. Hal utama yang dilakukan adalah dengan pendekatan early warning system dalam rangka melakukan pembinaan terhadap koperasi.

"Pengawasan ini untuk tujuan pembinaan bukan mencari kesalahan, sehingga kita kirim tim dalam rangka untuk membina jangan sampai info negatif ini bisa merugikan koperasi itu sendiri," pungkas dia. [ysa]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya