Berita

ilustrasi/net

Kemenkop Tertibkan Koperasi Pandawa Dengan Pendekatan Early Warning System

RABU, 17 FEBRUARI 2016 | 09:15 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Kementerian Koperasi dan UKM mengingatkan KSP Pandawa Mandiri Grup untuk menerapkan kaidah koperasi yang sesuai dengan aturan main dalam menjalankan aktivitas usahanya, supaya nantinya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

"Jangan sampai ada masalah baru ribut, ini gak bagus. Kalau mau berkoperasi ikuti aturan main di dalam prinsip koperasi itu sendiri," ujar Deputi bidang Pengawasan, Kemenkop UKM, Meliadi Sembiring, dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 17/2).

Peringatan itu disampaikan Meliadi setelah menerima laporan dari tim yang diutus di lapangan bahwa KSP Pandawa Mandiri Grup ternyata diindikasikan melanggar beberapa prinsip dasar koperasi.


Pertama, KSP Pandawa Mandiri Grup belum dapat menunjukkan Buku Daftar Anggota, Anggaran Dasar, dan Notulen Rapat Anggota yang menetapkan tingkat suku bunga tabungan dan pinjaman.

Kedua, KSP Pandawa Mandiri Grup lebih banyak melayani non anggota daripada anggota. Jumlah anggota sebanyak 231 orang, jumlah nasabah non anggota lebih dari 1.000 orang.

Ketiga, Penerapan suku bunga lebih berpihak kepada non anggota. Suku bunga tabungan dan modal penyertaan untuk non anggota 2 persen per bulan sedangkan untuk anggota hanya 1,2 persen. Suku bunga pinjaman untuk non anggota 12,5 persen per tiga bulan sedangkan untuk anggota 15 persen per tiga bulan.

"Sementara kaidah koperasi menyebutkan pelayanan kepada anggota harus lebih baik, bukan terbalik," ungkap Meliadi.

Meski demikian, Meliadi belum menentukan sikap untuk menutup Koperasi Pandawa. Hal utama yang dilakukan adalah dengan pendekatan early warning system dalam rangka melakukan pembinaan terhadap koperasi.

"Pengawasan ini untuk tujuan pembinaan bukan mencari kesalahan, sehingga kita kirim tim dalam rangka untuk membina jangan sampai info negatif ini bisa merugikan koperasi itu sendiri," pungkas dia. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya