Berita

setya novanto/net

Politik

JELANG MUNAS GOLKAR

Novanto Tidak Penuhi Syarat Calon Ketum

RABU, 17 FEBRUARI 2016 | 08:14 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Rencana Setya Novanto maju sebagai calon ketua umum pada Munas Golkar 2016 mendapat banyak sorotan. Pasalnya, Novanto yang kini memimpin Fraksi Golkar DPR dianggap punya cacat.

Sorotan tajam tentang Novanto datang dari pengamat politik Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Asep Warlan Yusuf. Menurut Asep, Golkar punya syarat sebagai ukuran khusus bagi calon ketum. Yakni prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela (PDLT).

"Hemat saya dia (Novanto) kurang memenuhi syarat PDLT itu," tegas Asep saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (17/2).


Asep menjelaskan, poin "tidak tercela" menjadi sumber kelemahan Novanto. Pasalnya, mantan ketua DPR itu memang pernah punya masalah hukum dan etika.

Pertama, ketika Novanto di sela-sela kunjungan kerjanya sebagai ketua DPR ke New York, justru hadir di acara bakal capres AS dari Partai Republik, Donald Trump. Dalam perkara itu, Novanto dihukum sanksi ringan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Kedua, kasus dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden terkait pertemuan Novanto dengan pengusaha Riza Chalid dan Maroef Sjamsoeddin saat masih memimpin PT Freeport Indonesia. Dalam kasus yang belakangan dikenal dengan sebutan "papa minta saham" itu Novanto juga mendapat sanksi sedang dari MKD.

"Walau Novanto mundur dari jabatan ketua DPR, tetap saja sanksi sedang dari MKD. Itu tegas disampaikan Ketua MKD Surahman Hidayat, bahwa mayoritas hakim menghukum dengan sanksi sedang. Dan itulah putusan MKD," jelasnya.

Menurut Asep, posisi Novanto secara hukum juga belum kelar. Sebab, Kejaksaan Agung masih menyelidiki kasus "papa minta saham". Namun demikian, Asep mengaku bisa memahami rasa percaya diri Novanti untuk maju sebagai calon ketua umum. Asep menduga Novanto memang sudah "menghidupi" banyak orang di Golkar.

"Maka itu Novanto jadi merasa punya angin segar. Makanya sekarang saya ingatkan Novanto, bahwa di Golkar ada prinsip PDLT itu. Masing-masing poinnya berbeda tapi sagu kesatuan. Seorang pemimpin Golkar harus lengkap punya semua unsur itu," tegas dia.

Lebih lanjut Asep mengatakan, jika Golkar sampai memilih Novanto sebagai ketua umum maka persoalan yang dihadapi partai berlambang beringin itu akan semakin banyak. "Apalagi sekarang era revolusi mental yang diusung Pak Presiden Jokowi, demi pemerintahan bersih dan berwibawa. Kalau ada unsur tercela itu, nanti Golkar akan dianggap tak berwibawa," terangnya.

Apabila Novanto tetap memaksakan diri maju menjadi calon ketua umum Golkar, Asep memprediksi wibawa dan citra Partai Golkar akan semakin menurun. Menurutnya, kalaupun tetap memaksa ingin punya jabatan di Golkar, Novanto paling mentok menjadi anggota dewan pembina. "Prestasi saat jadi Ketua DPR itu kurang. Di bawah dia, produktivitas DPR juga jeblok. Hemat saya, citra Golkar akan turun kalau dia ketua umum. Mending kalaupun masuk pengurus partai, cukup di dewan pembina. Itupun hanya anggota, tak boleh ketua," ulas Asep.

Karenanya Asep lagi-lagi mengingatkan agar jangan sampai Golkar memilih Novanto sebagai ketua umum. "Setya Novanto punya banyak problem di citranya. Banyak orang Golkar yang jauh lebih bersih dari dia. Golkar itu banyak stok kader yang bagus kok," tandas Asep.

Sebelumnya, Setya Novanto menyatakan tetap akan maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar. Ia yakin, kasus dugaan permufakatan jahat yang tengah ditangani Kejaksaan Agung tidak akan menghalanginya untuk bersaing dengan calon lain dalam forum Munas Golkar. "Ya tentu pasti sudah ada dukungan yang diberikan DPD I, saya minta doa," kata Novanto di Gedung DPR, Jakarta, Senin lalu (15/2). [rus]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya