Berita

setya novanto/net

Politik

JELANG MUNAS GOLKAR

Novanto Tidak Penuhi Syarat Calon Ketum

RABU, 17 FEBRUARI 2016 | 08:14 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Rencana Setya Novanto maju sebagai calon ketua umum pada Munas Golkar 2016 mendapat banyak sorotan. Pasalnya, Novanto yang kini memimpin Fraksi Golkar DPR dianggap punya cacat.

Sorotan tajam tentang Novanto datang dari pengamat politik Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Asep Warlan Yusuf. Menurut Asep, Golkar punya syarat sebagai ukuran khusus bagi calon ketum. Yakni prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela (PDLT).

"Hemat saya dia (Novanto) kurang memenuhi syarat PDLT itu," tegas Asep saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (17/2).


Asep menjelaskan, poin "tidak tercela" menjadi sumber kelemahan Novanto. Pasalnya, mantan ketua DPR itu memang pernah punya masalah hukum dan etika.

Pertama, ketika Novanto di sela-sela kunjungan kerjanya sebagai ketua DPR ke New York, justru hadir di acara bakal capres AS dari Partai Republik, Donald Trump. Dalam perkara itu, Novanto dihukum sanksi ringan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Kedua, kasus dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden terkait pertemuan Novanto dengan pengusaha Riza Chalid dan Maroef Sjamsoeddin saat masih memimpin PT Freeport Indonesia. Dalam kasus yang belakangan dikenal dengan sebutan "papa minta saham" itu Novanto juga mendapat sanksi sedang dari MKD.

"Walau Novanto mundur dari jabatan ketua DPR, tetap saja sanksi sedang dari MKD. Itu tegas disampaikan Ketua MKD Surahman Hidayat, bahwa mayoritas hakim menghukum dengan sanksi sedang. Dan itulah putusan MKD," jelasnya.

Menurut Asep, posisi Novanto secara hukum juga belum kelar. Sebab, Kejaksaan Agung masih menyelidiki kasus "papa minta saham". Namun demikian, Asep mengaku bisa memahami rasa percaya diri Novanti untuk maju sebagai calon ketua umum. Asep menduga Novanto memang sudah "menghidupi" banyak orang di Golkar.

"Maka itu Novanto jadi merasa punya angin segar. Makanya sekarang saya ingatkan Novanto, bahwa di Golkar ada prinsip PDLT itu. Masing-masing poinnya berbeda tapi sagu kesatuan. Seorang pemimpin Golkar harus lengkap punya semua unsur itu," tegas dia.

Lebih lanjut Asep mengatakan, jika Golkar sampai memilih Novanto sebagai ketua umum maka persoalan yang dihadapi partai berlambang beringin itu akan semakin banyak. "Apalagi sekarang era revolusi mental yang diusung Pak Presiden Jokowi, demi pemerintahan bersih dan berwibawa. Kalau ada unsur tercela itu, nanti Golkar akan dianggap tak berwibawa," terangnya.

Apabila Novanto tetap memaksakan diri maju menjadi calon ketua umum Golkar, Asep memprediksi wibawa dan citra Partai Golkar akan semakin menurun. Menurutnya, kalaupun tetap memaksa ingin punya jabatan di Golkar, Novanto paling mentok menjadi anggota dewan pembina. "Prestasi saat jadi Ketua DPR itu kurang. Di bawah dia, produktivitas DPR juga jeblok. Hemat saya, citra Golkar akan turun kalau dia ketua umum. Mending kalaupun masuk pengurus partai, cukup di dewan pembina. Itupun hanya anggota, tak boleh ketua," ulas Asep.

Karenanya Asep lagi-lagi mengingatkan agar jangan sampai Golkar memilih Novanto sebagai ketua umum. "Setya Novanto punya banyak problem di citranya. Banyak orang Golkar yang jauh lebih bersih dari dia. Golkar itu banyak stok kader yang bagus kok," tandas Asep.

Sebelumnya, Setya Novanto menyatakan tetap akan maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar. Ia yakin, kasus dugaan permufakatan jahat yang tengah ditangani Kejaksaan Agung tidak akan menghalanginya untuk bersaing dengan calon lain dalam forum Munas Golkar. "Ya tentu pasti sudah ada dukungan yang diberikan DPD I, saya minta doa," kata Novanto di Gedung DPR, Jakarta, Senin lalu (15/2). [rus]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Terkuak Dugaan Penggelembungan Anggaran Makan Minum di DPRD Bandar Lampung

Senin, 20 April 2026 | 02:07

Pramono Siapkan PPSU Khusus Ikan Sapu-Sapu

Senin, 20 April 2026 | 01:47

Jual Beli Rekening Bisa Dijerat Pidana!

Senin, 20 April 2026 | 01:26

HKTI: Kondisi Riil Stok Beras Melimpah

Senin, 20 April 2026 | 01:01

Pramono Tegaskan Jadi Gubernur untuk Semua Kelompok, Agama, dan Golongan

Senin, 20 April 2026 | 00:28

MUI Kawal Ketat Proyek Islamic Center

Senin, 20 April 2026 | 00:13

Projo Klaim Jokowi Menang Berkat Rekam Jejak, Bukan Jasa Jusuf Kalla

Senin, 20 April 2026 | 00:01

Wicked Problem di Balik Motor Listrik MBG

Minggu, 19 April 2026 | 23:43

JK Diduga Masih Simpan Kartu Rahasia Jokowi

Minggu, 19 April 2026 | 23:34

Nabung Jantung

Minggu, 19 April 2026 | 23:26

Selengkapnya