Kejaksaan Agung diingatkan untuk komitmen menangani kasus dugaan pemufakatan jahat terkait pencatutan nama Presiden Jokowu dalam upaya pengambilalihan saham PT Freeport Indonesia, yang terkenal dengan kasus "papa minta saham". Mantan Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha Reza Chalid menjadi dua pihak yang dipanggil terkait kasus itu.
Direktur Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengatakan Kejagung harus transparan dan hati-hati dalam menangani kasus yang diduga melibatkan Novanto dan Reza.
Jangan sampai aparat Kejagung berhasil ditekan atau dilemahkan oleh kedua nama itu lewat suap. Potensi suap itu, menurut Uchok, sangat mungkin terjadi.
"Sampai hari ini, belum ada kemajuan yang menggembirakan publik. Kalau tidak cepat kasus ini ditangani, bisa-bisa Kejaksaan dinilai publik masuk angin. Ada main apa nih antara Kejaksaan dalam kasus Setnov?" Kata dia kepada wartawan di Jakarta, Selasa (16/2).
Lebih lanjut, Uchok menilai wajar kalau publik ingin Kejagung benar-benar lurus dalam penanganan kasus ini. Wajar juga bila publik ingin Jaksa Agung HM.Prasetyo benar-benar mengawasi bawahannya menangani kasus ini dan tak menerima suap dari pihak manapun.
"Publik harus lebih serius mengawasi Kejaksaan agar tidak terjadi potensi suap dalam kasus Setnov," tandasnya.
Perkara dugaan permufakatan jahat mulai diselidiki Kejagung sejak awal Desember 2015. Hingga kini, status perkara itu masih penyelidikan dan belum ada seorang pun yang ditetapkan sebagai tersangka.
Kasus ini sendiri sudah selesai diadili di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, dan menghukum Setya Novanto dengan sanksi sedang. Novanto juga sampai mundur dari jabatan Ketua DPR akibat kasus itu. Mundur dari pimpinan dewan, kini Novanto menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar.
[sam]
