Ketua KPK: 3.900 Izin Usaha Pertambangan Bermasalah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi menyorot masalah pertambangan.

Sebanyak 21 gubernur menghadiri rapat koordinasi yang digelar gedung KPK, Jakarta ini. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri ESDM Sudirman Said juga turut hadir.

Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan rapat koordinasi ini membahas soal tumpang tindih perizinan usaha pertambangan di daerah. Dari total 5.000 izin usaha pertambangan, masih sekitar 3.900 usaha pertambangan bermasalah.

"Kita rapat koordinasi untuk mengambil langkah-langkah lebih tepat. Mulai hari ini kita akan mendampingi Pemda untuk persoalan perizinan Minerba," kata Agus saat konferensi pers usai rakor di Gedung KPK, Senin, (15/2).

Konkritnya, lanjut Agus, KPK akan melakukan supervisi dan mendampingi gubernur dalam mengawasi perizinan pertambangan agar supaya bisnis pertambangan menjadi sehat. Selain itu, KPK juga akan menindak langsung jika menemukan indikasi korupsi dalam praktek perizinan pertambangan.

"Kalau ada indikasi korupsi, ya kita masuk," kata Agus.

Rapat koordinasi berlangsung selama tiga jam. Beberapa Gubernur terlihat langsung meninggalkan Gedung KPK seusai rakor, seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, dan Plt Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi.[dem]