Berita

Humphrey Djemat/net

Politik

Gelar Ulama Dipermainkan, Siasat Apalagi Yang Dilakukan Kubu Romy?

SENIN, 15 FEBRUARI 2016 | 08:36 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

. Klaim kubu M. Romahurmuziy (Romy) mendapat dukungan dari ulama dan tokoh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari 34 provinsi untuk mendukung pelaksanaan Muktamar Islah adalah tipu muslihat.

Wakil Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat mengatakan manuver terbaru itu seolah-olah ingin mendegradasi pertemuan antara kiai kharismatik yang juga sesepuh PPP Maimoen Zubair (Mbah Moen) dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (12/2). Dalam pertemuan itu, Mbah Moen menyampaikan dua hal. (Baca: Dua Hal Yang Disampaikan Mbah Moen Saat Diterima Jokowi)

Humphrey mengaku dapat laporan dari daerah, bahwa nama "ulama" yang dicaplok kubu Romy kebanyakan dari pengurus PPP kubu Romy.


"Kami sudah mendapatkan laporan dari berbagai daerah terkait nama-nama yang mereka sebut "ulama". Mereka berasal sebagian dari pengurus, namanya dicatut dan sebagian nggak jelas. Ini sungguh tidak beradab, mereka menghalalkan semua cara," kata Humphrey kepada redaksi, Senin (15/2).

Sebagai contoh, lanjut Humphrey, untuk Kalimantan Timur, pihaknya sudah mendapat konfirmasi dari  KH. Ansori, Habib Nasir dan Ustadz Subhan, bahwa mereka tidak tahu tentang dukungan dan tidak pernah merasa menandatangani pernyataan mendukung Muktamar Islah. Mama mereka dicatut. Dan selebihnya nama yang lain tidak dikenal alias abal-abal.

"Sementara yang dari Bali itu ketua DPD-nya Romy, bekas ketua DPC Jembrana dan mereka bukan kiai bukan ulama. Yang dari Kepri pun demikian, itu pengurusan DPP Rommy," terang Humphrey.

Sementara informasi dari Suharto Karim (DPW Sulut), bahwa ulama yang mewakili atau mengatasnamakan ulama PPP Sulut itu bukan orang PPP tapi PKB. "Pembohongan apalagi yang dilakukan Romy. Jadi betul bahwa ulama-ulama ini sudah diperalat Romy," ungkapnya.

Humphrey menambahkan, di Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara, nama "ulama" yang dicaplok adalah pengurus dari kubu Romy.

"Jadi ini sangat jelas hanya-akal akalan mereka. Permainan apalagi sehingga mereka berani mencatut nama ulama dan memberikan referensi ulama dan kiai sesuai keinginannya. Padahal mereka ada dari ketua DPD, dan yang parah ada yang nggak dikenal," kata Humphrey.

Menurut Humphrey, DPP PPP Muktamar Jakarta, tidak anti kiai dan ulama yang mendukung suatu hal yang dianggapnya baik, tapi jangan sekali-kali mencatut nama-nama sebagai kiai untuk bermanuver. "Ini jelas perbuatan yang disebut misleading information. Ada sanksi pidananya dalam UU ITE," terangnya.

Lanjut Humphrey, DPP PPP hasil Muktamar Jakarta sudah kebal dengan manuver kubu Romy. Perlu diketahui juga hampir tidak pernah ulama-ulama Nahdiyyin yang berani membantah Mbah Moen. Humphrey meragukan keilmuan orang yang berani membantah Mbah Moen, karena kiai di Indonesia apa lagi kiai Nahdiyyin hampir rata-rata menganggap Mbah Moen itu adalah guru, dan 99,9 persen kiai atau ulama belatar belakang pesantren, dan di dalam ilmu kesantrian adab santri kepeda guru-guru adalah tatakrama. "Dan pengertian seorang ulama tidak sembarangan loh, gampang aja ngomong ulama 34 provinsi dukung Muktamar Islah, munafik itu," ungkapnya.

Humphrey menambahkan, Romy Cs sudah ketakutan karena Presiden Jokowi sudah mulai tau rekayasa siasat politiknya, dan sepertinya mereka melakukan itu karena ingin mendegradasi Mbah Moen sebagai Majelis Syariah PPP Hasil Muktamar Jakarta yang sangat didengar Jokowi, dengan kesimpulan silatnas illegal dan sekarang klaim mengumpulkan dukungan ulama PPP. "Siasat busuk apalagi yang akan digunakan agar presiden mendukungnya," ujarnya.

Lebuh lanjut Humphrey mengatakan, siasat busuk Romy untuk mengadu mengimbangi kedatangan Mbah Moen ke Jokowi sungguh sangat biadab itu hanya pantas dilakukan mereka yang tidak bermoral dan berpaham komunis. Bagaimana tidak, Mbah Moen adalah figur sekaligus tokoh ulama panutan dan disegani dan tempat rujukan para kiai di Indonesia ingin dihadapkannya dengan para kiai "abal-abal" yang mengatas namakan kiai se-Indonesia.

"Ini jelas tabiat binatang yang tidak paham adab bagaimana menghargai ulama, apalagi sekelas Mbah Moen yang ilmu beliau sangat jauh dan tidak sebanding dengan ulama yang ada. Belum lagi kalau bicara tentang makom beliau rasanya sangat suul adab bila kita ingin angkat muka di hadapan beliau, apalagi mau melecehkan fatwa beliau, sehingga kita bisa berkesimpulan hanya kiai yang tidak waras aja yang ingin menggugat fatwa beliau yang kita yakini itu semua telah melalui proses yang sangat panjang dan atas hidayah Allah SWT. Sungguh tidak terbayangkan betapa dahsyatnya kegilaan mereka hanya karena terperdaya oleh nafsu setan. Adab, norma dan tata nilai sudah tidak diberlakukan," tukasnya. [rus]

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

Fasilitas Server Diserang, AS-Israel Makin Kewalahan Hadapi Iran

Senin, 16 Maret 2026 | 01:30

Kecelakaan Beruntun di Tol Semarang-Batang Nihil Korban Jiwa

Senin, 16 Maret 2026 | 01:09

Port Visit di Cape Town

Senin, 16 Maret 2026 | 00:50

Program MBG Bisa Lebih Kuat jika Didesain secara Otonom

Senin, 16 Maret 2026 | 00:30

Persib dan Borneo FC Puas Berbagi Poin

Senin, 16 Maret 2026 | 00:01

Liberalisasi Informasi dan Kebutuhan Koordinasi

Minggu, 15 Maret 2026 | 23:42

Polri Buka Posko Pengaduan Khusus Kasus Andrie Yunus

Minggu, 15 Maret 2026 | 23:17

Ketika Jiwa Bangsa Menjawab Arogansi Teknologi

Minggu, 15 Maret 2026 | 23:14

Teror Air Keras dalam Dialektika Habermasian

Minggu, 15 Maret 2026 | 22:45

Yuddy Chrisnandi: Visi Menteri dan Presiden Harus Selaras

Minggu, 15 Maret 2026 | 22:32

Selengkapnya