Berita

Prof. Dr. Rizal Djalil:net

Wawancara

WAWANCARA

Prof. Dr. Rizal Djalil: Blok Masela, Mengapa Ditunda?

SENIN, 15 FEBRUARI 2016 | 08:05 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Hingga saat ini pemerintah belum memutuskan pem­bangunan kilang gas Blok Masela dibangun di tengah laut (offshore) atau di darat (onshore). Presiden Jokowi masih menggali informasi dari pihak investor mengenai keuntungan dan kekurangan jenis kilang itu.

Anggota BPK RI bidang Energi Prof. Dr. Rizal Djalil ber­harap Pemerintah tidak lama-la­ma mengambil keputusan. Rizal pun mencoba memberi masukan ke Presiden. Menurutnya, pem­bangunan onshore akan lebih baik dalam mendorong pertum­buhan ekonomi masyarakat. Berikut kutipan lengkap wawan­caranya:

Seberapa penting Blok Masela bagi Indonesia?

Oh, sangat penting. Blok ini memiliki cadangan gas yang luar biasa besarnya. Cadangan gas buminya men­capai 10,73 TCF dan konden­satnya 24.000 BCPD dengan masa produksi diperkirakan selama 24 tahun.

Oh, sangat penting. Blok ini memiliki cadangan gas yang luar biasa besarnya. Cadangan gas buminya men­capai 10,73 TCF dan konden­satnya 24.000 BCPD dengan masa produksi diperkirakan selama 24 tahun.

Siapa saja pihak yang terli­bat dalam pengelolaannya?
Kalau investornya adalah INPEX sebesar 65 persen dan Shell sebesr 35 persen.

Apakah daerah juga menda­pat porsinya, dalam hal ini Maluku mendapat berapa participating interest (PI)?
Lazimnya daerah memang mendapat PI sebesar 10 persen. Detailnya mengenai ini akan kita bahas di lain kesempatan. Yang lebih penting sekarang adalah keputusan dan implemen­tasi keputusan mengenai Blok Masela ini harus segera diambil oleh Pemerintah.

Mengapa hal ini masih ter­tunda?
Salah satu perdebatan yang terkait dengan Blok Masela ini adalah apakah pembangunan in­frastrukturnya dilakukan secara offshore atau onshore.

Kalau menurut Anda mana yang lebih baik?
Bagi saya pembangunan itu harus memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Rakyat harus menjadi bagian pembangu­nan itu sendiri dan sekaligus rakyat juga harus ikut menga­wasi. Berdasarkan itu saya lebih cenderung memilih onshore.

Apa saja keuntungan on­shore?
Pertama, adalah multiplier effect ekonominya sangat besar. Kedua, mudah diawasi. Ketiga, penggunaan material dalam neg­eri akan sangat signifikan, hal ini sekaligus akan mendorong sektor riil.

Apakah tidak akan kesulitan dalam penyediaan lahan?

Saya percaya Pemda Maluku dan Pemerintah Pusat dapat menyelesaikan persoalan lahan yang dibutuhkan untuk pemban­gunan infrastruktur Blok Masela tersebut.

Apa risiko kalau keputu­san terlalu lama diambil dan ditunda?
Akan memberikan sinyal negatif terhadap proses investasi di Indonesia. Sebab, ini me­nyangkut nilai investasi yang sangat besar, lebih kurang 15 milyar dolar AS. Di samping itu juga akan menimbulkan op­portunity cost yang sangat besar bagi Indonesia di tengah kebu­tuhan akan penerimaan negara di luar pajak.

Apa langkah yang perlu segera diambil?
Perbedaan di internal Pemerintah terkait dengan offshore atau onshore sudah cukup lama dan keputusan sudah harus diambil. Tentu saja keputusan yang pal­ing menguntungkan bagi rakyat Indonesia dan bukan dengan per­timbangan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. ***

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Beruang di Istana

Kamis, 30 April 2026 | 12:14

Rincian 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp116 Triliun yang Baru Diresmikan Prabowo

Kamis, 30 April 2026 | 11:56

KPK Periksa Pejabat Pemkot Madiun dalam Kasus Dugaan Pemerasan Wali Kota Maidi

Kamis, 30 April 2026 | 11:43

Menteri PPPA Disorot Usai Minta Maaf, Dinilai Perlu Tingkatkan Sensitivitas dan Komunikasi Publik

Kamis, 30 April 2026 | 11:27

Arab Saudi Beri Asuransi Khusus Risiko Panas Saat Puncak Haji

Kamis, 30 April 2026 | 11:06

Bangkit dari Kubur! Friendster Sang Pelopor Medsos Resmi Kembali di 2026

Kamis, 30 April 2026 | 11:05

Hasil Komunikasi Dasco dengan Presiden Prabowo, Pemerintah Siapkan Rp 4 Triliun Perbaiki Perlintasan Kereta Api

Kamis, 30 April 2026 | 11:02

Harga Emas Antam Ambruk ke Rp2,7 Juta per Gram di Akhir Bulan

Kamis, 30 April 2026 | 10:50

Suami Bupati Pekalongan Dicecar KPK soal Aliran Uang Perusahaan Keluarga

Kamis, 30 April 2026 | 10:45

Prabowo Dijadwalkan Hadiri Puncak Hari Buruh di Monas Besok

Kamis, 30 April 2026 | 10:28

Selengkapnya