Berita

Prof. Dr. Rizal Djalil:net

Wawancara

WAWANCARA

Prof. Dr. Rizal Djalil: Blok Masela, Mengapa Ditunda?

SENIN, 15 FEBRUARI 2016 | 08:05 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Hingga saat ini pemerintah belum memutuskan pem­bangunan kilang gas Blok Masela dibangun di tengah laut (offshore) atau di darat (onshore). Presiden Jokowi masih menggali informasi dari pihak investor mengenai keuntungan dan kekurangan jenis kilang itu.

Anggota BPK RI bidang Energi Prof. Dr. Rizal Djalil ber­harap Pemerintah tidak lama-la­ma mengambil keputusan. Rizal pun mencoba memberi masukan ke Presiden. Menurutnya, pem­bangunan onshore akan lebih baik dalam mendorong pertum­buhan ekonomi masyarakat. Berikut kutipan lengkap wawan­caranya:

Seberapa penting Blok Masela bagi Indonesia?

Oh, sangat penting. Blok ini memiliki cadangan gas yang luar biasa besarnya. Cadangan gas buminya men­capai 10,73 TCF dan konden­satnya 24.000 BCPD dengan masa produksi diperkirakan selama 24 tahun.

Oh, sangat penting. Blok ini memiliki cadangan gas yang luar biasa besarnya. Cadangan gas buminya men­capai 10,73 TCF dan konden­satnya 24.000 BCPD dengan masa produksi diperkirakan selama 24 tahun.

Siapa saja pihak yang terli­bat dalam pengelolaannya?
Kalau investornya adalah INPEX sebesar 65 persen dan Shell sebesr 35 persen.

Apakah daerah juga menda­pat porsinya, dalam hal ini Maluku mendapat berapa participating interest (PI)?
Lazimnya daerah memang mendapat PI sebesar 10 persen. Detailnya mengenai ini akan kita bahas di lain kesempatan. Yang lebih penting sekarang adalah keputusan dan implemen­tasi keputusan mengenai Blok Masela ini harus segera diambil oleh Pemerintah.

Mengapa hal ini masih ter­tunda?
Salah satu perdebatan yang terkait dengan Blok Masela ini adalah apakah pembangunan in­frastrukturnya dilakukan secara offshore atau onshore.

Kalau menurut Anda mana yang lebih baik?
Bagi saya pembangunan itu harus memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Rakyat harus menjadi bagian pembangu­nan itu sendiri dan sekaligus rakyat juga harus ikut menga­wasi. Berdasarkan itu saya lebih cenderung memilih onshore.

Apa saja keuntungan on­shore?
Pertama, adalah multiplier effect ekonominya sangat besar. Kedua, mudah diawasi. Ketiga, penggunaan material dalam neg­eri akan sangat signifikan, hal ini sekaligus akan mendorong sektor riil.

Apakah tidak akan kesulitan dalam penyediaan lahan?

Saya percaya Pemda Maluku dan Pemerintah Pusat dapat menyelesaikan persoalan lahan yang dibutuhkan untuk pemban­gunan infrastruktur Blok Masela tersebut.

Apa risiko kalau keputu­san terlalu lama diambil dan ditunda?
Akan memberikan sinyal negatif terhadap proses investasi di Indonesia. Sebab, ini me­nyangkut nilai investasi yang sangat besar, lebih kurang 15 milyar dolar AS. Di samping itu juga akan menimbulkan op­portunity cost yang sangat besar bagi Indonesia di tengah kebu­tuhan akan penerimaan negara di luar pajak.

Apa langkah yang perlu segera diambil?
Perbedaan di internal Pemerintah terkait dengan offshore atau onshore sudah cukup lama dan keputusan sudah harus diambil. Tentu saja keputusan yang pal­ing menguntungkan bagi rakyat Indonesia dan bukan dengan per­timbangan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. ***

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

KPK Siap Telusuri Dugaan Aliran Dana Rp400 Juta ke Kajari Kabupaten Bekasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:10

150 Ojol dan Keluarga Bisa Kuliah Berkat Tambahan Beasiswa GoTo

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:01

Tim Medis Unhas Tembus Daerah Terisolir Aceh Bantu Kesehatan Warga

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:51

Polri Tidak Beri Izin Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:40

Penyaluran BBM ke Aceh Tidak Boleh Terhenti

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:26

PAN Ajak Semua Pihak Bantu Pemulihan Pascabencana Sumatera

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:07

Refleksi Program MBG: UPF Makanan yang Telah Berizin BPOM

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:01

Lima Tuntutan Masyumi Luruskan Kiblat Ekonomi Bangsa

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:54

Bawaslu Diminta Awasi Pilkades

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:31

Ini yang Diamankan KPK saat Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Perusahaan Haji Kunang

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:10

Selengkapnya