Berita

Prof. Dr. Rizal Djalil:net

Wawancara

WAWANCARA

Prof. Dr. Rizal Djalil: Blok Masela, Mengapa Ditunda?

SENIN, 15 FEBRUARI 2016 | 08:05 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Hingga saat ini pemerintah belum memutuskan pem­bangunan kilang gas Blok Masela dibangun di tengah laut (offshore) atau di darat (onshore). Presiden Jokowi masih menggali informasi dari pihak investor mengenai keuntungan dan kekurangan jenis kilang itu.

Anggota BPK RI bidang Energi Prof. Dr. Rizal Djalil ber­harap Pemerintah tidak lama-la­ma mengambil keputusan. Rizal pun mencoba memberi masukan ke Presiden. Menurutnya, pem­bangunan onshore akan lebih baik dalam mendorong pertum­buhan ekonomi masyarakat. Berikut kutipan lengkap wawan­caranya:

Seberapa penting Blok Masela bagi Indonesia?

Oh, sangat penting. Blok ini memiliki cadangan gas yang luar biasa besarnya. Cadangan gas buminya men­capai 10,73 TCF dan konden­satnya 24.000 BCPD dengan masa produksi diperkirakan selama 24 tahun.

Oh, sangat penting. Blok ini memiliki cadangan gas yang luar biasa besarnya. Cadangan gas buminya men­capai 10,73 TCF dan konden­satnya 24.000 BCPD dengan masa produksi diperkirakan selama 24 tahun.

Siapa saja pihak yang terli­bat dalam pengelolaannya?
Kalau investornya adalah INPEX sebesar 65 persen dan Shell sebesr 35 persen.

Apakah daerah juga menda­pat porsinya, dalam hal ini Maluku mendapat berapa participating interest (PI)?
Lazimnya daerah memang mendapat PI sebesar 10 persen. Detailnya mengenai ini akan kita bahas di lain kesempatan. Yang lebih penting sekarang adalah keputusan dan implemen­tasi keputusan mengenai Blok Masela ini harus segera diambil oleh Pemerintah.

Mengapa hal ini masih ter­tunda?
Salah satu perdebatan yang terkait dengan Blok Masela ini adalah apakah pembangunan in­frastrukturnya dilakukan secara offshore atau onshore.

Kalau menurut Anda mana yang lebih baik?
Bagi saya pembangunan itu harus memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Rakyat harus menjadi bagian pembangu­nan itu sendiri dan sekaligus rakyat juga harus ikut menga­wasi. Berdasarkan itu saya lebih cenderung memilih onshore.

Apa saja keuntungan on­shore?
Pertama, adalah multiplier effect ekonominya sangat besar. Kedua, mudah diawasi. Ketiga, penggunaan material dalam neg­eri akan sangat signifikan, hal ini sekaligus akan mendorong sektor riil.

Apakah tidak akan kesulitan dalam penyediaan lahan?

Saya percaya Pemda Maluku dan Pemerintah Pusat dapat menyelesaikan persoalan lahan yang dibutuhkan untuk pemban­gunan infrastruktur Blok Masela tersebut.

Apa risiko kalau keputu­san terlalu lama diambil dan ditunda?
Akan memberikan sinyal negatif terhadap proses investasi di Indonesia. Sebab, ini me­nyangkut nilai investasi yang sangat besar, lebih kurang 15 milyar dolar AS. Di samping itu juga akan menimbulkan op­portunity cost yang sangat besar bagi Indonesia di tengah kebu­tuhan akan penerimaan negara di luar pajak.

Apa langkah yang perlu segera diambil?
Perbedaan di internal Pemerintah terkait dengan offshore atau onshore sudah cukup lama dan keputusan sudah harus diambil. Tentu saja keputusan yang pal­ing menguntungkan bagi rakyat Indonesia dan bukan dengan per­timbangan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. ***

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya