Berita

rachmawati/net

Rachmawati: Indonesia Jadi Negara Kriminal Bila Tax Amnesty Dijalankan

JUMAT, 12 FEBRUARI 2016 | 00:25 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Keinginan penguasa untuk memberikan tax amnesty atau pengampunan pajak denga alasan bisa memberi pemasukan dana ke Indonesia mendapat perhatian dari politisi senior Rachmawati Soekarnoputri.

Menurut Rachmawati, bila diterapkan maka kebijakan ini bisa mencampuradukan pendapatan negara. Ibaratnya, "uang jin" dan "uang setan" yang berasal dari hasil korupsi, narkoba atau kejahatan lain pun akhirnya bisa diberi pembebasan pajak.

"Dan apabila uang sudah masuk lalu lintas keuangan, sudah tidak bisa dibedakn lagi mana yang halal dan mana yang haram, seperti money laundry," kata Rachmawati dalam keterangan, Kamis malam (11/2).


Rachmawati pun mengingatkan, jika DPR menyetujui UU tax amnenty ini maka negara sudah memproklamirkan diri sebagai state crime atau negara kriminal. Padahal publik pun masih ingat, dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) adanya Surat Keterangan Lunas (SKL) yang diberikan kepada para koruptor obligor hitam pada era pemerintahan Megawati.

"Sehingga negara mengalami kerugian Rp 700 triliun karena uang rakyat dipakai membayar pajak koruptor 60 triliun tiap tahun. Msh mau diulang lagi? Naudzubilah min dzalik," demikian Rachma. [ysa]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya