Berita

ilustrasi/net

Dunia

Kebijakan Untuk Masyarakat Pribumi Australia Belum Sepenuhnya Berjalan Baik

RABU, 10 FEBRUARI 2016 | 14:22 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull mengakui upaya pemerintah untuk membantu memperbaiki kehidupan penduduk asli atau pribumi Australia belum sepenuhnya berjalan sesuai jalur.

Dalam laporan tahunan berjudul Closing the Gap yang disampaikan di parleman hari ini (Rabu, 10/2). Turnbull mengatakan bahwa saat ini masih diperlukan upaya terpadu untuk mengurangi ketimpangan antara pribumi dan non-pribumi Australia.

"Tak bisa dipungkiri bahwa kemajuan terhadap sasaran telah bervariasi," tulisnya dalam pendahuluan laporan.


Dalam laporan tersebut, dikatakan bahwa target untuk mengurangi separuh angka kesenjangan kematian anak-anak dan balita pribumi dalam satu dekade telah berada sesuai jalur.

Selain itu, tingkat merokok juga telah berhasil dikurangi dan siswa adat yang menyelesaikan sekolah tinggi hampir dua kali lipat sejak akhir 1990-an.

Namun, target untuk mengurangi separuh kesenjangan harapan kerja dan kehidupan antara pribumi dan non-pribumi tidak berjalan lancar.

Dalam upaya menekan angka kesenjangan, pemerintah Australia telag menyerukan keterlibatan yang kuat dengan masyarakat dalam rangka untuk memberikan kebijakan yang paling tepat.

Komisaris Keadilan Sosial Aborigin dan Torres Strait Islander Mick Gooda menyebut bahwa pemerintah harusnya lebih fokus pada upaya komunikasi dengan komunitas pribumi agar kebijakan dapat memiliki dampak yang signifikan.

"Membangun hubungan dengan masyarakat membutuhkan waktu, Tapi tampaknya pemerintah akan lebih memilih untuk menghabiskan 1 juta dolar AS untuk  mengembangkan sebuah program yang tidak bekerja daripada menjalin hubungan," katanya seperti dimuat BBC.

Menurut Gooda, masalah utama masyarakat pribumi adalah pelayanan kesehatan, selain itu adalah bahasa dan hambatan budaya. [mel]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

PLN Perluas SPKLU Signature Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik

Minggu, 13 September 2026 | 08:21

Pemerintah Didesak Tetapkan Status Darurat Kesehatan Imbas Karhutla

Minggu, 13 September 2026 | 08:01

AntreEV Permudah Antrean SPKLU Lewat PLN Mobile

Minggu, 13 September 2026 | 07:40

Tak Ada Kerusakan Akibat Gempa di Perairan Kepulauan Seribu

Minggu, 13 September 2026 | 07:03

Bisa Pengaruhi Investor, Penegak Hukum Ditantang Adil di Kasus Transfer Pricing

Minggu, 13 September 2026 | 06:51

Inovasi Jebolan Program Pertamuda Pertamina Bantu Nelayan Peroleh Cuan

Minggu, 13 September 2026 | 06:21

Ketika Hukum Terlihat Sedang Mencari Pasal, Bukan Kebenaran

Minggu, 13 September 2026 | 05:47

Nilai Adat Harus Dipegang Teguh dan Diwariskan ke Setiap Generasi

Minggu, 13 September 2026 | 05:16

Budi Daya Lobster Modeling Batam Tembus Pasar Ekspor, Daerah Lain Siap Menyusul

Minggu, 13 September 2026 | 04:43

Strategi Pengusaha Indonesia Hadapi CBAM EU dan IEU-CEPA

Minggu, 13 September 2026 | 04:14

Selengkapnya