Berita

ilustrasi/net

Dunia

Kebijakan Untuk Masyarakat Pribumi Australia Belum Sepenuhnya Berjalan Baik

RABU, 10 FEBRUARI 2016 | 14:22 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull mengakui upaya pemerintah untuk membantu memperbaiki kehidupan penduduk asli atau pribumi Australia belum sepenuhnya berjalan sesuai jalur.

Dalam laporan tahunan berjudul Closing the Gap yang disampaikan di parleman hari ini (Rabu, 10/2). Turnbull mengatakan bahwa saat ini masih diperlukan upaya terpadu untuk mengurangi ketimpangan antara pribumi dan non-pribumi Australia.

"Tak bisa dipungkiri bahwa kemajuan terhadap sasaran telah bervariasi," tulisnya dalam pendahuluan laporan.


Dalam laporan tersebut, dikatakan bahwa target untuk mengurangi separuh angka kesenjangan kematian anak-anak dan balita pribumi dalam satu dekade telah berada sesuai jalur.

Selain itu, tingkat merokok juga telah berhasil dikurangi dan siswa adat yang menyelesaikan sekolah tinggi hampir dua kali lipat sejak akhir 1990-an.

Namun, target untuk mengurangi separuh kesenjangan harapan kerja dan kehidupan antara pribumi dan non-pribumi tidak berjalan lancar.

Dalam upaya menekan angka kesenjangan, pemerintah Australia telag menyerukan keterlibatan yang kuat dengan masyarakat dalam rangka untuk memberikan kebijakan yang paling tepat.

Komisaris Keadilan Sosial Aborigin dan Torres Strait Islander Mick Gooda menyebut bahwa pemerintah harusnya lebih fokus pada upaya komunikasi dengan komunitas pribumi agar kebijakan dapat memiliki dampak yang signifikan.

"Membangun hubungan dengan masyarakat membutuhkan waktu, Tapi tampaknya pemerintah akan lebih memilih untuk menghabiskan 1 juta dolar AS untuk  mengembangkan sebuah program yang tidak bekerja daripada menjalin hubungan," katanya seperti dimuat BBC.

Menurut Gooda, masalah utama masyarakat pribumi adalah pelayanan kesehatan, selain itu adalah bahasa dan hambatan budaya. [mel]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya