Berita

Ade komaruddin/net

CALON KETUM GOLKAR

Ada Upaya Menjegal Akom Dengan Cara Tak Elegan

RABU, 10 FEBRUARI 2016 | 12:25 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Saat ini, ada upaya menggiring opini untuk menghalangi Ade Komarudin sebagai calon Ketua Umum Golkar. ‎

Demikian disampaikan  pengamat politik Ahmad Bagja. Bagja pun menilai bahwa mengganjal Ade dalam bursa calon ketum Golkar dengan alasan sudah menjadi ketbua DPR merupakan cara yang tidak elegan. 

‎Penilaian Bagja itu merujuk pada sejumlah anggapan dari internal Golkar bahwa Akom yang sudah jadi ketua DPR sehingga tidak akan fokus jika nantinya merangkap posisi sebagai ketua umum di partai berlambang beringin itu. 

‎"Isu ini (Akom tak layak jadi ketum Golkar karena sudah ketua DPR (sebenarnya tidak tepat," kata Bagja beberapa waktu lalu (Selasa, 9/2).  ‎

‎Ia mencontohkan preseden ketika Golkar dipimpin oleh politikus yang juga memiliki jabatan di lembaga negara. Misalnya ketika Golkar dipimpin Akbar Tanjung yang juga ketua DPR.

‎Bahkan Jusuf Kalla pernah menjadi ketua umum Golkar di saat posisinya menjadi wakil presiden era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Di partai lain, ada Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi presiden sekaligus mengetuai Partai Demokrat. 

‎Karenanya jika merujuk ke sejarah perjalanan Partai Golkar pasca-reformasi, sebenarnya tidak ada yang salah ketika posisi ketua umumnya dirangkap oleh politikus yang memimpin lembaga negara. ‎ Bagja menganggap suara-suara yang menyudutkan Akom hanyalah demi menghambat politikus asal Purwakarta, Jawa Barat itu dalam bursa calon ketua umum Golkar pada musyawarah nasional (munas) yang akan datang.

‎ ‎"Jadi apa yang diopinikan terhadap Akom sangatlah tidak benar dan sengaja untuk menggiring agar Akom tidak mencalonkan diri sebagai ketua umum Golkar," demikian Bagja. [ysa]‎

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya