Ketua Komisi VIII: Antisipasi Bencana Butuh Koordinasi Lintas Sektor

Untuk mengatasi dan mengantisipasi dampak bencana banjir dan longsor yang melanda beberapa daerah di Indonesia diperlukan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan juga dengan pemerintah daerah.

Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay menjelaskan, koorinasi ini diperlukan, terutama untuk mengetahui persiapan pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi bencana. Kementerian/lembaga bisa bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

"Begitu pula pemerintah daerah, bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya," ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu melalui pesan singkat diterima redaksi di Jakarta, Rabu (10/2).

Saleh juga meminta pemerintah segera mempersiapkan bantuan perlengkapan dan bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan pada saat bencana. Perlengkapan dan bantuan kemanusiaan harus segera didistribusikan ke daerah-daerah rawan bencana.

Menurut Saleh, persiapan itu penting dilakukan agar pemerintah daerah dapat segera melakukan tindakan tanggap darurat bila bencana terjadi.

"Jangan sampai ketika bencana terjadi, baru diupayakan perlengkapan evakuasi dan penyelamatan, termasuk kebutuhan warga seperti makanan dan pakaian bila terpaksa mengungsi," ujarnya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan daerah-daerah yang sempat terkena dan masih dilanda banjir antara lain Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung; Kota Medan, Sumatera Utara; Kabupaten Rokan Hulu, Riau; dan beberapa daerah di Sumatera Barat.[wid]