Berita

ilustrasi/net

Langgar Kode Etik, PDI Perjuangan Segera Laporkan KPU Kalteng ke DKPP

JUMAT, 05 FEBRUARI 2016 | 19:22 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Proses rekapitulasi atau penghitungan suara pilgub Kalimantan Tengah berlangsung penuh ketegangan. Begitu pimpinan sidang membuka acara penghitungan rekap suara, saksi Pasangan Willy-Wahyudi (WIBAWA) yang didukung PDI Perjuangan, Partai Hanura, dan PKPI ini mengajukan interupsi.

Interupsi diawali dengan gugatan saksi pasangan nomor 2 itu atas informasi tentang keterlibatan istri Ketua KPU Kalteng sebagai tim sukses Paslon nomor 1.

"Hal ini harus diklarifikasi sekarang sebab kami jadi meragukan seluruh proses dan hasil penyelenggaraan pilgub ini," teriak Eko Sigit salah seorang saksi.


Sigit lalu membagikan foto-foto kegiatan yang ditengarai sebagai aksi kampanye istri Ketua KPU itu kepada para peserta rapat. Tak ayal rapat langsung menjadi tegang hingga pimpinan rapat sampai meminta polisi untuk mengeluarkan saksi dari arena.

Kordinator Gugus Tugas Pemenangan Pilgub Kalteng DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus ketika dimintai komentarnya terhadap insiden itu mengatakan, hal tersebut merupakan masalah yang fundamental.

"Karena menjadi indikator terhadap sikap tidak netral dan bernagai kecurangan yang melibatkan penyelenggara pemilu dari bawah hingga ke provinsi," ungkapnya.

"Semakin jelas alasan kami meragukan seluruh proses dan hasil pilgub ini. Apalagi, menurut informasi yang kami dapatkan sang istri sangat aktif bertemu dengan jajaran penyelenggara pemilu di bawah," tambahnya.

Menurut dia, dengan apa yang terjadi di Pilkada Kalteng, jelas Ketua KPU sudah melanggar kode etik dengan tidak men"declare" kepada publik posisi istrinya yang berpotensi menimbulkan conflict of interest.

"Proses di ruang sidang tadi menggambarkan secara nyata apa yang menjadi kekhawatiran kami," lanjutnya.

Setelah insiden itu, kata Deddy, para peserta rapat yang berasal dari KPUD Kabupaten-Kota kompak menyoraki saksi-saksi pasangan WIBAWA tiap kali bicara.

"Ini kan bentuk pemihakan yang vulgar, saksi kami terintimidasi. Untung saja polisi sigap dan mengawal saksi kami hingga ke kamar saat break Sholat Jumat tadi," tukasnya.

Atas dugaan ketidaknetralan penyelenggara pilkada tersebut, lanjut Deddy, pihaknya akan membawa ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Demokrasi jangan justru dinodai oleh penyelenggara. Saya yakin mereka juga sadar itu, makanya Ketua KPU langsung mengoper palu pimpinan sidang kepada komisioner lainnya. Kalau nggak merasa bersalah, kenapa menyuruh yang lain pimpin sidang?," tandasnya.

Rekapitulasi penghitungan suara pilgub Kalteng rencananya berlangsung hari ini dan besok (5-6/2). Pemungutan suara dilakukan tanggal 27 Januari yang lalu dan diikuti 2 pasang calon yaitu Pasangan SOHIB yang didukung oleh tak kurang dari 6 parpol dan Pasangab WIBAWA yang didukung oleh PDI Perjuangan.

Hasil real count yang diunggah di website KPU Provinsi menunjukkan SOHIB unggul dari WIBAWA dengan margin sekitar 3 persen. Jauh berbeda dengan hasil dua lembaga quick count nasional yang memberikan kemenangan untuk masing-masing pasangan dengn margin di bawah 1 persen. Hasil perhitungan di tingkat kabupaten-Kota menunjukkan bahwa data yang diunggah itu tidak akurat dan merugikan pasangan WIBAWA.

Tim Kampanye WIBAWA melakukan walk out dan mencatatkan keberatan setidaknya dalam 4 pleno rekapitulasi tingkat kabupaten di Kapuas, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, dan Seruyan. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya