Berita

zulkifli hasan/net

Zulkifli Hasan: Revisi UU KPK Terserah KPK Saja

KAMIS, 04 FEBRUARI 2016 | 11:55 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

RMOL. Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya berdasarkan keinginan lembaga anti rasuah itu saja. Pasalnya KPK merupakan pengguna UU tersebut.

Kata Zulkifli, KPK lebih paham bagian mana saja yang perlu direvisi, bagian mana yang tidak perlu, dan bagian mana yang harus diperkuat.

"Berkali-kali sudah saya sampaikan. Terserah KPK-nya wong KPK-nya yang make. Mana yg mau direvisi, mana yg mau diperkuat. KPK tau yang terbaik," tegas Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan menanggapi sikap partainya apakah mendukung atau menolak revisi undang-undang KPK di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/2).


"Kalau mereka menolak, kita menolak juga," kata pria yang akrab disapa Zulhas ini kembali menegaskan.

Meski serahkan sepenuhnya poin revisi sesuai keinginan KPK, Zulhas yang juga Ketua MPR RI ini mengaku tidak mengetahui apa saja 4 poin revisi lembaga anti rasuah itu.

"Poin revisi saya nggak mengikuti. Ikuti aja nanti. Prinsip saya, kalo UU tuh yang makai. Misal sekarang, Haluan negara, tergantung yg make, MPR. Kalo semua bilang perlu, MPR-nya bilang nggak, masa dipaksa," demikian Zulhas. [ysa]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya