Dalam tempo satu tahun semenjak berkuasa, posisi politik Presiden Jokowi makin di atas angin. Dengan masuknya Golkar, kini pemerintahan Jokowi sudah didukung tujuh parpol, dari awalnya hanya empat. Sebagai kader banteng, Jokowi memang banteng yang kuat karena sukses menundukkan lawan-lawan politiknya.
Saat maju dalam pilpres 2014, parpol yang mendukung Jokowi hanyalah PDIP, Nasdem, PKB, dan Hanura yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat alias KIH. Lawan politiknya adalah KMP atau Koalisi Merah Putih yang mengusung Prabowo.
Anggota KMP ini adalah Gerindra, Golkar, PKS, PAN, PPP, plus Demokrat. Untuk Demokrat memang tidak secara resmi masuk KMP. Tapi, saat pemilihan ketua DPR dan MPR, Demokrat gabung dalam KMP.
Tapi, kini KMP hanya tinggal nama. Satu per satu pesertanya menyatakan dukungan ke pemerintahan Jokowi. Dimulai dari PPP, walau hanya salah satu kubu, kemudian PAN, dan yang terakhir Golkar. Bahkan, PKS dan Gerindra juga mengaku mendukung, walau tidak secara resmi.
"Ini memperlihatkan Pak Jokowi benar-benar kuat, benar-benar banteng. Sehingga lawan-lawannya memilih masuk daripada melawan secara frontal," ucap peneliti Lingkaran Survei Indonesia Adji Alfaraby, tadi malam.
Dalam kaca mata Adji, setidaknya ada empat faktor yang membuat lawan politik Jokowi tidak berdaya. Pertama, Jokowi tidak terpengaruh dengan manuver politik kelompok oposisi. Kebijakannya seperti kartu sakti, vonis mati bandar narkoba, dan juga kenaikan BBM terus dilakukan meski diprotes oleh sebagian lawan politiknya.
Kedua, Jokowi punya sikap terbuka untuk berkomunikasi dengan semua parpol. Bahkan, dengan Prabowo, yang merupakan lawannya di Pilpres dulu, Jokowi tetap menjalin komunikasi dengan baik.
Ketiga, ada kondisi internal parpol yang goyang. Golkar dan PPP adalah contoh yang jelas. Perlawanan frontal mereka ke pemerintahan Jokowi untuk dapat pengesahan selalu kandas. Akhirnya, tidak punya pilihan kecuali mendukung pemerintahan Jokowi.
Keempat, Jokowi punya operator politik yang andal. Operator ini mampu menghubungkan Jokowi dengan parpol oposisi itu. Operator ini juga yang mampu menjinakkan manuver di DPR.
"Karena empat faktor itu, kelompok oposisi tidak berdaya. Manuver yang mereka lakukan tidak berhasil, sehingga mereka memilih bergabung," jelas Adji.
Direktur Ekesekutif Akar Rumput Strategic Consulting, Dimas Oky Nugroho berpandangan hampir sama. Dimas melihat, selain kuat, Jokowi juga jago dalam melakukan konsolidasi dan komunikasi politik.
"Di tengah tekanan yang hebat di awal pemerintahan, Jokowi mampu melakukan konsolidasi politik. Awalnya, banyak yang menilai Jokowi lemah. Tapi kini, orang melihat dia punya kekuatan politik yang besar," ucapnya, tadi malam.
Bergabungnya parpol-parpol oposisi itu, lanjut Dimas, juga didorong pertemuan pragmatisme mereka dengan sikap terbuka Jokowi. Parpol-parpol tersebut ingin kebagian kue kekuasaan untuk menunjukkan eksistensi mereka di kancah politik nasional.
"Mereka butuh sumber daya. Di sisi lain, Jokowi juga terbuka. Maka, parpol-parpol oposisi itu akhir bergabung dengan harapan ada imbalan dari Jokowi," terangnya.
Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Syamsuddin Haris punya analisis lain. Dia melihat, bergabungnya partai-partai oposisi itu lantaran kinerja pemerintahan Jokowi cukup kelihatan. Misalnya dalam pembangunan infrastruktur dan usaha menggerakkan ekonomi lewat paket kebijakan yang diluncurkan.
"Saya kira itu salah satu pendorongnya. Pada umumnya, parpol-parpol oposisi tidak punya alasan untuk menolak kebijakan yang berpihak ke rakyat," jelasnya.
Syamsuddin memang melihat ada motif kue kekuasaan dalam bergabungnya parpol-parpol oposisi itu. Meski parpol-parpol itu selalu bantah, tapi kenyataannya mereka memang membutuhkan sumber dana dan ketergantungan pada jabatan publik.
"Memang tidak ada jaminan akan mendapatkan kue itu. Tapi, Jokowi itu tipikal orang yang tahu balas budi. Dukungan parpol itu pasti dihitung juga dengan mengkompensasi walaupun bukan dalam jabatan menteri atau bukan saat ini," tandasnya. ***
