Pensiuanan Bina Marga Surati Menteri PUPR Dan KPK

. Pensiuanan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menaruh prihatin atas tersangkutnya bekas lembaga mereka dalam dugaan suap Anggota Komisi V DPR, Damayanti Wisnu Putranti (DWP) dalam proyek pembangunan jalan trans atau negara di Maluku.

"Kami pensiunan Bina Marga bertandatangan di bwah ini memberikan keprihatinan mendalam bahwa kasus suap terjadi di Ditjen Bina Marga," kata Koordinator Pensiunan Ditjen Bina Marga, Anshary T dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (25/1).

Keprihatinan para pensiunan juga dituangkan dalam surat terbuka, ditujukan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para pensiunan mendukung penyidikan kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap DWP pada 13 Januari 2016. Penangkapan itu diikuti dengan penggeledahan dan penyegelan kantor Ditjen Bina Marga di Jakarta, 14 Januari 2016 dan Balai Pelaksana Jalan Nasional IX Wilayah Maluku, 22 Januari 2016.

Menurut para pensiunan, penggeledahan dan penyegelan itu mengindikasikan adanya keterlibatan pejabat internal di kedua intsansi. "Hal ini membuat kami sebagai pensiunan Bina Marga merasa ikut dipermalukan oleh para pelaku," tegas Anshary.

Berdasarkan hal tersebut, para pensiunan menyatakan sikap, pertama, meminta KPK memeriksa pejabat Ditjen Bina Marga yang diduga terlibat dan bertanggung jawab atas kasus tersebut.

Kedua, mendorong dan mendukung pemeriksaan menyeluruh Ditjen Bina Marga mulai dari dirjen hingga satuan kerja dan PPK. Ini penting agar kinerja Bina Marga segera pulih tanpa harus terganggu dengan kasus korupsi.

Ketiga, harus ada langkah konkrit oleh KPK untuk pembersihan di lingkungan Kementrian PUPR. Hal ini penting mengingat kementerian ini khususnya Ditjen Bina Marga memiliki peran vital dalam memenuhi hak rakyat dan mendukung pembangunan nasional. [rus]