Terkait OTT Politisi PDIP, Dirjen Bina Marga Harus Menjadi Prioritas KPK

. Kasus suap Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti alias DWP akan terbuka lebar jika KPK memprioritaskan penyidikan di Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Setelah Ditjen Bina Marga digeledah, langkah selanjutnya KPK harus memeriksa dirjennya Hedijanto W Husaini dengan serius dan fokus," ujar Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Minggu (24/1).

Semua perencanaan proyek hingga pengelolaan anggaran proyek infrastruktur jalan berada di tangan Bina Marga. Tak heran apabila direktorat ini menarik minat koruptor untuk bermain-main proyek jalan.

Uchok membeberkan, korupsi pembangunan jalan di Bina Marga sudah membentuk jaringan mafia. Para 'pemain jalan' hanya di lingkaran jaringan tersebut. Sayangnya, proyek pembangunan jalan yang dikerjakan hampir rata-rata di bawah standar kualitas.

"Coba lihat, mana ada jalan-jalan negara yang dibangun oleh Ditjen Bina Marga dalam setahun bertahan mulus, tanpa ada jalan berlubang. Baru dibangun, langsung rusak," katanya.  

Karena itu, tegas Uchok, penyidikan kasus suap yang menjerat DWP yang dilakukan KPK, tak hanya pada anggota dewan saja, tapi Dirjen Bina Marga juga harus menjadi prioritas untuk diperiksa.

Menurut dia, pemeriksaan dirjen menjadi pintu untuk membongkar jaringan mafia jalan, sekaligus menangkap dalangnya. "Bongkar jaringan mafia infrastruktur di Bina Marga, juga di keseluruhan Kementerian PUPR," kata Uchok.

Membongkar korupsi di Bina Marga agar tidak mengganggu kinerja Kementerian PUPR yang sedang memikul anggaran APBN 2016 terbesar. "Harus ada langkah konkret pembersihan di lingkup internal Kementerian PUPR, khususnya Ditjen Bina Marga," tukasnya.

Diketahui, DWP dengan dua stafnya dan seorang pengusaha terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) tim KPK di Jakarta, 4 Januari 2016 lalu. Mereka diamankan terkait proyek pembangunan proyek jalan Trans-Seram di Maluku tahun 2016. [rus]