TULISAN dalam artikel ini adalah tanggapan untuk Faisal Basri terkait pernyataanya tentang blok Masela.
Dua berita di bawah ini jelas mengungkap sikap asli Faisal Basri dalam penentuan pengembangan Blok Masela. Berita ini dan ini.
Sebagai wakil ketua Tim Counterpart yang bertugas mengawasi kerja Konsultan Independen, Faisal Basri telah berpihak kepada Poten an Partners yang sejak awal diketahui memang cenderung setuju FLNG.
Faisal Basri yang sebelumnya juga jabat Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, juga telah menunjukkan sikap yang pilih-pilih dalam mengungkap keberadaan mafia migas. Banyak pihak bertanya-tanya, kenapa hanya audit Petral era 2012-2014 saja yang dibuka (tanpa lakukan audit Petral era 2001-2012 yang di sana pernah ada Ari Soemarno dan Sudirman Said?).
Sekarang Faisal Basri kembali mengeluarkan sikap tak independen dan ikut terlibat memberikan tekanan kepada pemerintah dalam pengembangan Blok Masela. Pernyataan Faisal Basri yang menyatakan bahwa keuntungan investor akan tergerus jika pemerintah memilih skema kilang darat (onshore), jelas bertentangan dengan sikap pemerintah untuk pengembangan Blok Masela yang sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Presiden Jokowi jelas dalam pengantar pidatonya di rapat kebinet yang membahas Blok Masela (29 Desember 2015) menyatakan bahwa makna dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat tersebut agar pengelolaan Blok Masela harus berikan manfaat ekonomi langsung dan ciptakan nilai tambah yang memberikan efek berantai kepada perekonomian nasional dan tentu pemerataan ekonomi di Indonesia Timur. Multiplier effect dan penciptaan nilai tambah serta lapangan kerja baru dalam pengelolaan Blok Masela akan terjadi ketika kilang dibangun di darat. Ini juga yang disimpulkan oleh Poten and Partners.
Tapi justru aneh ketika Faisal Basri yang menjadi Tim Counterpart (Tim Pengawas) Blok Masela justru tidak mengungkapkan bahwa Konsultan Independen yang menyatakan industri hilir (industri petrokimia salah satunya) tidak mungkin dibangun jika gunakan skema FLNG (LNG Terapung di laut).
Kita kembali bertanya-tanya, seperti yang terjadi ketika Faisal Basri menjadi Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang tak independen, kenapa kini ketika menjadi wakil ketua Tim Counterpart Blok Masela kembali menunjukkan pembelaannya secara tak objektif. Tak objektif tersebut adalah cara Faisal Basri yang melemparkan isu adanya kepentingan pembangunan pipa dari perusahaan tertentu tanpa sebut nama perusahaannya.
Kejanggalan dari pernyataan Faisal Basri berikutnya adalah permintaannya untuk menertibkan Menko Rizal Ramli. Dalam konteks ini, Faisal Basri jelas telah berposisi sebagai pihak yang tidak independen dengan pembelaannya terhadap Inpex Jepang, Shell Belanda, Poten and Partner Australia.
*Penulis adalah peneliti di Lingkar Studi Perjuangan
