Berita

foto :net

Bisnis

Masalah Impor Komoditi Pangan Utama Bersumber Dari Kemendag

JUMAT, 22 JANUARI 2016 | 10:55 WIB | LAPORAN:

Sumber masalah utama dari tingginya impor komoditas pangan utama berupa padi, jagung dan kedelai adalah kementerian perdagangan.

Demikian pendapat anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin.

"Saya mendapat keterangan dari Kementerian Pertanian bahwa angka produksi pangan utama meningkat, dan mereka memastikan memiliki data lapangan. Ketika saya tanya mengapa malah impor tinggi, jawaban yang saya terima, Kementerian Pertanian tidak pernah memberikan izin tehnis atau memberi rekomendasi untuk impor," jelas Akmal dalam rilis (Jumat, 22/1).


Ia juga melihat data BPS pada produksi pangan, dan ternyata didapati, pada 1 Juli 2015, BPS merilis perkiraan produksi padi tahun 2015 sebesar 75,55 juta ton berupa Gabah Kering Giling (GKG).  Untuk perkiraan produksi jagung pada tahun 2015 sebesar 20,67 juta ton pipilan kering. Sedangkan perkiraan produksi kedelai sebesar 998,87 ribu ton biji kering.  

"Ini yang membuat BPS mengklaim produksi pangan terutama beras tertinggi pada tahun 2015 selama 10 tahun terakhir," jelasnya.

Namun ketika disandingkan pada rakor Evaluasi UPSUS Ditjen Tanaman Pangan di Karawang, pada 10-12 Desember 2015,  produksi padi nasional tahun 2015 tercatat mencapai 74,99 juta ton GKG, jagung 19,83 juta ton pipilan kering dan kedelai 982,97 ribu ton biji kering. Angka capaian ini menurut Akmal meleset hanya sedikit dari perkiraan BPS.

:Dengan meningkatnya produksi komoditas pangan utama di tahun 2015 dibanding 2014, sedangkan impor tetap tinggi dan pihak Kementerian Pertanian tidak memberikan rekomendasi impor dengan salah satu upaya pengetatan perizinan impor, menunjukkan ada lembaga yang menjadi sumber paradoks ini terjadi," ketus Akmal.

Regulator pemberi izin impor menurut Andi Akmal ada di Kemendag. Presiden harus menertibkan Mendag sebagai penanggung jawab utama tingginya impor pangan ini.

Kinerjanya harus dievaluasi. Bila satu semester ke depan masih tinggi impor pangan, sebaiknya presiden segera mengganti menteri perdagangan dengan yang lebih baik," pungkasnya.[wid]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

UPDATE

Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi Akhir Tahun 2025 Tidak Alamiah

Jumat, 26 Desember 2025 | 22:08

Lagu Natal Abadi, Mariah Carey Pecahkan Rekor Billboard

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:46

Wakapolri Kirim 1.500 Personel Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:45

BNPB: 92,5 Persen Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Sudah Diperbaiki

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:09

Penerapan KUHP Baru Menuntut Kesiapan Aparat Penegak Hukum

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:37

Ancol dan TMII Diserbu Ribuan Pengunjung Selama Libur Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:26

Kebijakan WFA Sukses Dongkrak Sektor Ritel

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:56

Dua Warga Pendatang Yahukimo Dianiaya OTK saat Natal, Satu Tewas

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:42

21 Wilayah Bencana Sumatera Berstatus Transisi Darurat

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:32

Jangan Sampai Aceh jadi Daerah Operasi Militer Gegara Bendera GAM

Jumat, 26 Desember 2025 | 18:59

Selengkapnya