Berita

jokowi-ical/net

Politik

Jokowi Dan Ical Harus Bersatu Lawan JK

KAMIS, 21 JANUARI 2016 | 12:42 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Wakil Presiden yang juga politisi senior Partai Golkar, M. Jusuf Kalla terkenal lincah dalam memainkan politik.

JK sapaan akrab pria kelahiran 1942 Bone Sulawesi Selatan ini manjadi wapres mendampingi Joko Widodo tanpa dukungan Golkar. Kini, JK menerima tawaran sebagai Ketua Tim Transisi Golkar.

Pengamat politik dari UIN Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menganalisa, ada dua kemungkinan kenapa JK bersedia menjadi "pemersatu" kubu Munas Bali (Aburizal Bakrie) dengan kubu Munas Jakarta (Agung Laksono).


Pertama, JK diamanatkan oleh Jokowi untuk misi menggaet Golkar agar bergabung dan membantu Pemerintah. Karena bagaimanapun, posisi Golkar sebagai parpol senior masih sangat diperhitungkan dalam kancah perpolitikan nasional.

"Yang dikhawatirkan, mampukah JK membawa misi itu tidak trial and eror," ujar Pangi kepada redaksi, Kamis (21/1).

Kemungkinan kedua, Jokowi dan Ical, sapaan akrab Aburizal, mesti ekstra hati-hati. JK sedang menyeting bagaimana Golkar berada di bawah kendalinya.

"JK nggak peduli, yang penting JK butuh Golkar untuk menambah 'darah' sehingga punya bergaining politik yang kuat yang kemudian digunakan kekuatan tersebut untuk menghantam Jakowi, nyalib Jokowi," terang Pangi, sambil menambahkan kemungkinan kadua ini yang lebih realistis.

Pasalnya, lanjut Pangi, sudah menjadi pengetahuan umum, sewaktu JK jadi wapres SBY periode 2004-2009, ia bisa menyaingi sang jenderal, maka mulcul istilah "matahari kembar".

"JK ini masih tetap berbahaya. Tidak bisa dipungkiri bahwa JK nggak bisa leluasa dan menjadi penentu dan pengendali. Di era SBY, sebetulnya JK lebih bisa leluasa mengembangkan sayap bisnis dan jejaring politiknya. Namun di era Jokowi beda, ia tidak menjadi the real presiden. Makanya sekarang JK sudah mulai kongkalikong dengan Golkar," demikian Pangi. [rus]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya