Berita

jokowi-ical/net

Politik

Jokowi Dan Ical Harus Bersatu Lawan JK

KAMIS, 21 JANUARI 2016 | 12:42 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Wakil Presiden yang juga politisi senior Partai Golkar, M. Jusuf Kalla terkenal lincah dalam memainkan politik.

JK sapaan akrab pria kelahiran 1942 Bone Sulawesi Selatan ini manjadi wapres mendampingi Joko Widodo tanpa dukungan Golkar. Kini, JK menerima tawaran sebagai Ketua Tim Transisi Golkar.

Pengamat politik dari UIN Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menganalisa, ada dua kemungkinan kenapa JK bersedia menjadi "pemersatu" kubu Munas Bali (Aburizal Bakrie) dengan kubu Munas Jakarta (Agung Laksono).


Pertama, JK diamanatkan oleh Jokowi untuk misi menggaet Golkar agar bergabung dan membantu Pemerintah. Karena bagaimanapun, posisi Golkar sebagai parpol senior masih sangat diperhitungkan dalam kancah perpolitikan nasional.

"Yang dikhawatirkan, mampukah JK membawa misi itu tidak trial and eror," ujar Pangi kepada redaksi, Kamis (21/1).

Kemungkinan kedua, Jokowi dan Ical, sapaan akrab Aburizal, mesti ekstra hati-hati. JK sedang menyeting bagaimana Golkar berada di bawah kendalinya.

"JK nggak peduli, yang penting JK butuh Golkar untuk menambah 'darah' sehingga punya bergaining politik yang kuat yang kemudian digunakan kekuatan tersebut untuk menghantam Jakowi, nyalib Jokowi," terang Pangi, sambil menambahkan kemungkinan kadua ini yang lebih realistis.

Pasalnya, lanjut Pangi, sudah menjadi pengetahuan umum, sewaktu JK jadi wapres SBY periode 2004-2009, ia bisa menyaingi sang jenderal, maka mulcul istilah "matahari kembar".

"JK ini masih tetap berbahaya. Tidak bisa dipungkiri bahwa JK nggak bisa leluasa dan menjadi penentu dan pengendali. Di era SBY, sebetulnya JK lebih bisa leluasa mengembangkan sayap bisnis dan jejaring politiknya. Namun di era Jokowi beda, ia tidak menjadi the real presiden. Makanya sekarang JK sudah mulai kongkalikong dengan Golkar," demikian Pangi. [rus]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

UPDATE

Membaca Manuver Gibran Terima Mahasiswa Pendemo

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:23

Bamus Betawi Siapkan Program Strategis Menuju Lima Abad Jakarta

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:18

BEM Bersatu Ungkap Tiyo Ardianto Dekat dengan Jaringan PDIP dan Eks Timses Ganjar

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:08

Nasabah BRImo Bisa Beli Reksa Dana USD Batavia

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:04

BEM Bersatu: Mobil Tiyo Ardianto Diduga Milik Besan Andhika Perkasa

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:01

Tahun Baru Tanpa Kembang Api

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:30

Haikal Hassan Dianugerahi Gelar Profesor Kehormatan dari Silla University Korsel

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:14

Rp35 Triliun Anggaran MBG Berubah Jadi Sampah

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:00

Kemensos Genjot Sentra Terpadu jadi Pusat Pemberdayaan Masyarakat

Selasa, 16 Juni 2026 | 22:57

Pola Kenaikan Tidak Biasa Kekayaan Menko Pangan Zulkifli Hasan

Selasa, 16 Juni 2026 | 22:43

Selengkapnya