. Secara ideal keputusan Majelis Partai Golkar (MPG) membentuk tim transisi Munas Rekonsiliasi Golkar pada 29 Maret 2016 sangat bagus sebagai landasan solusi penyelesaian konflik internal Golkar.
Demikian disampaikan politisi senior Golkar yang juga Ketua Kordinator Eksponen Ormas Tri Karya Golkar (EO-TKG), Zainal Bintang kepada media di Jakarta, Senin (18/1).
Namun, kata Zainal, pertanyaannya adalah sejauh mana keputusan MPG itu memiliki kewenangan atau daya paksa untuk memaksakan terlaksananya isi keputusan tersebut.
"Dengan kata lain, akankah kubu Golkar hasil Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie mau mematuhi keputusan MPG itu. Dan seandainya kubu ARB tidak mau mengakui keputusan MPG, apakah ada sanksinya," sebut Bintang.
Faktanya, kubu Golkar ARB menyatakan sikap tidak mengakui keputusan MPG. Sebagaimana diketahui, ARB pada acara Mubeslub Kosgoro 1957 di Bali, Sabtu (16/1), mengatakan dirinya tidak gentar menghadapi nama besar yang menjadi anggota Tim Transisi bentukan MPG.
"Padahal, MPG itu diketuai oleh Wapres Jusuf Kalla dengan pelindung mantan Presiden BJ. Habibie," ungkap Bintang.
Nampaknya, landasan hukum MPG sendiri tidak pernah diperjelas oleh Prof Muladi dan Andi Mattalatta serta Djasri Marin selaku majelis hakim MPG. Adapun Prof Natabaya menyatakan tidak bersedia menghadiri sidang MPG karena menganggap masa bhakti MPG sebagai bentukn DPP Golkar hasil Munas Pekanbaru sudah daluwarsa. Seorang lagi anggota majelis hakim tidak bisa hadir karena bertugas sebagai Dubes di Ceko, yaitu Aulia Rahman.
Artinya, lanjut Bintang, MPG pimpinan Prof Muladi itu tidak jelas "jenis kelamin" Munas yang jadi basis legitimasinya. Apakah berbasis legitimasi Munas Pekanbaru, Bali atau Ancol.
"Nah inilah persoalan paling krusial yang terpaksa dihadapi keluarga besar Golkar saat ini entah sampai kapan. Oleh karena itu saya meminta kepada Pak JK supaya berpikir sepuluh kali sebelum menerima penunjukan sebagai ketua Tim Transisi," kata Bintang.
Menurutnya, jangan sampai JK dipermalukan karena perintahnya tidak dipatuhi oleh tiga serangkai, yaitu ARB, Nurdin Halid dan Idrus Marham. "Saya sedikit bingung kok Pak JK mau pasang badan, padahal dasar hukum MPG tidak jelas, gitu lho," jelas Bintang.
Bintang menambahkan, untuk menarik diperhatikan, setelah ARB bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana pada hari Senin lalu (11/1), nampak ARB semakin percaya diri. Tidak ada yang tahu pasti apa hasil pembicaraan mereka. Tapi sebaliknya kenapa ada kesan JK justu ingin mementahkan posisi ARB yang bersikukuh Golkar hasil Bali yang sah.
[rus]
