Perhatian khusus yang diberikan pemerintahan Joko Widodo kepada kawasan wisata Danau Toba di Sumatera Utara patut diacungi jempol. Tetapi, perhatian itu harus segera dilanjutkan dengan koordinasi yang jelas antar lembaga.
"Pembangunan destinasi wisata Danau Toba yang ditangani lima menteri sebenarnya makin bagus. Namun dari sisi kelembagaan ini yang belum jelas. Koordinasi inilah yang nantinya akan menjadi kendala," terang penggiat Komunitas Bumi, Miduk Hutabarat, kepada MedanBagus.Com, Rabu (13/1).
Seharusnya, lanjut Miduk, pemerintah menentukan siapa yang menjadi penanggung jawab koordinasi pembangunan Danau Toba di Sumatera Utara."
"Kalau hanya SKPD saja akan sulit berkoordinasi dengan menteri. Nah, seharusnya ini juga dipikirkan, siapa yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi pembangunan destinasi ini nantinya," ujarnya.
Selain itu, pendekatan terhadap masyarakat juga harus diutamakan karena pasti akan ada pro dan kontra. Selama ini, kepedulian pemerintah daerah terhadap Danau Toba sangat minim, hal ini terbukti dari alokasi-alokasi anggaran, sisi pengembangan, pendampingan dan penguatan agar masyarakat sadar wisata.
"Inilah pekerjaan besar pemerintah daerah, bagaimana menyadarkan masyarakat sekitar agar sadar wisata," tegasnya.
Sejak dulu pengembangan destinasi wisata Danau Toba tersendat-sendat. Bahkan pada tahun 2015, alokasi APBN ke Sumut kosong. Selain itu, jelasnya, pembangunan infrastruktur di kawasan Danau Toba tersendat. Moratorium pengembangan kehutanan sampai sekarang belum dikeluarkan. Padahal masyarakat sudah mengajukannya berkali-kali.
"Selama ini, beberapa kabupaten yang kita kunjungi masih banyak longsor dan rendahnya daya tahan lingkungan terhadap polusi. Nah, ini juga harus dipikirkan pemerintah, bagaimana mengatur sampah rumah tangga, sampah restoran dan sampah perusahaan serta polusi yang berasal dari ternak. Ini paling rentan mencemari Danau Toba," ungkapnya.
Menurutnya, kelima menteri yang sepakat bekerjasama dalam pembangunan destinasi wisata Danau Toba juga harus memutuskan prioritas kerja, apakah lebih utama ke pariwisata atau budidaya. Selama ini, tingkat budidaya ikan di Danau Toba semakin meningkat.
"Apakah masih boleh ada keramba? Jika prioritasnya adalah pariwisata, air Danau Toba harus steril dari budidaya ikan. Karena jika tidak, siapa yang bisa menjamin para wisatawan mandi di Danau Toba badannya malah gatal-gatal. Apakah pemda sudah siap regulasinya untuk hal ini, agar ada yang bertanggung jawab dan menjamin wisatawan aman dan nyaman saat berekreasi ke Danau Toba," jelasnya
. [wid]
