. Sudah menjadi rutinitas pimpinan MPR setiap hari menerima audiensi berbagai elemen masyarakat. MPR adalah rumah rakyat, semua elemen masyarakat bisa mengajukan dan melakukan audiensi dengan Pimpinan MPR membahas soal kebangsaan dan kemasyarakatan.
Senin (11/1), Ketua MPR Zulkifli Hasan menerima empat elemen masyarakat, yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Kepedulian Masyarakat Lampung (Kemala) DKI Jakarta, Rumah Kajian Al-Qur'an Al Barru, dan Pengurus Pusat Tenaga Perbantuan Sriwijaya (PP TPS).
Bertemu di ruang kerja Ketua MPR, Lantai 9, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Ketua Umum PP TPS, Harry Bakti S. Gumay menyampaikan PP TPS akan menyelenggarakan Musyawarah Besar (Mubes) ke-XI. Mubes digelar di Gedung Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI) Jakarta pada 23 - 24 Januari 2016.
Berkenaan dengan Mubes itu, PP TPS meminta kesediaan Ketua MPR untuk membuka Mubes tersebut. Harry Bakti mengatakan agenda Mubes di antaranya adalah mendengar pertanggungjawaban PP TPS periode 2011-2016 juga melakukan pemilihan ketua umum baru untuk lima tahun kedepan.
Selain mengundang Ketua MPR, Harry Bakti juga mengungkapkan beberapa persoalan yang dihadapi PP TPS. Seperti, para gubernur kurang melibatkan PP TPS sebagai mitra dalam pembangunan daerah.
PP TPS merupakan paguyuban masyarakat sumatera bagian selatan (Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Bangka Belitung). Dalam kepengurusan, gubernur ditempatkan sebagai penasihat. "Agar bisa berperan, kita minta gubernur sebagai ketua umum," kata Harry Bakti.
Dengan menjadikan gubernur sebagai ketua umum, lanjut Harry, maka program-program PP TPS lebih mudah dilaksanakan. "Ini alternatif pertama. Alternatif kedua adalah dengan membuat presidium, ketua umum dijabat secara bergiliran," katanya.
Persoalannya, tambah Harry, adalah sulit mendudukan lima gubernur sumatera bagian selatan dalam satu meja. "Kami minta bantuan Ketua MPR untuk mempertemukan mereka," ujarnya.
Sesudah mendengarkan undangan dan paparan Ketua Umum PP TPS, Ketua MPR Zulkifli Hasan bersedia membuka Mubes ke-XI PP TPS. Zulkifli juga menjelaskan organisasi PP TPS adalah organisasi sukarela, jadi soal ketua umumnya dari kalangan gubernur, sah-sah saja.
"Tawarkan saja ke gubernur, kalau gubernur mau bagus. Tapi kalau gubernur tidak mau menjadi ketua umum jangan dipaksakan," kata Zulkifli Hasan yang juga tokoh masyarakat Sumbagsel.
Zulkifli berpendapat persoalan yang dihadapi PP TPS adalah persoalan komunikasi dengan gubernur.
"Jadi komunikasi antara PP TPS dengan gubernur yang harus diperbaiki. Coba komunikasikan dulu dengan gubernur. Kalau masih ada masalah, nanti saya bantu," janji Zulkifli menambahkan seperti dalam rilis Humas MPR.
[rus]
