Presiden Joko Widodo diminta untuk memprioritaskan menteri dari kalangan non partai politik di beberapa kementerian strategis pada reshuffle kabinet jilid kedua. Jalurnya bisa melalui profesional maupun birokrat karir dari internal kementerian.‎
"Beberapa kementerian mempunyai fungsi yang krusial dan strategis, sehingga harus steril dari kepentingan partai politik," kata pengamat politik dari UIN Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago kepada redaksi, Selasa (12/1).‎
‎Menurutnya, reshuffle kali ini adalah momentum untuk mengurangi dominasi partai politik di kabinet. Dengan begitu kerja pemerintah bisa lebih optimal dan tidak masuk dalam pusaran konflik kepentingan.‎
‎Jelas Pangi, beberapa kementerian atau lembaga strategis yang harus steril dari kepentingan partai politik di antaranya adalah Kejaksaan Agung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Sosial, serta Kementerian Keuangan.‎‎
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan misalnya, sangat berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Karena itu, Presiden harus pilih sosok yang tepat. Jangan biarkan kepentingan politik justru dominan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.‎‎
‎"Bencana kebakaran hutan dan asap 2015 lalu serta kalahnya gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp. 7,9 T terhadap PT Bumi Mekar Hijau (BMH), adalah bukti kepemimpinan kader parpol yang tidak optimal untuk sektor penting dan strategis," ungkap Pangi.‎
‎Presiden Jokowi harus menggunakan hak prerogatifnya tanpa terpengaruh nama-nama yang diajukan partai. Apalagi sekarang beredar banyak nama dari kalangan partai koalisi untuk beberapa kementerian strategis tersebut.‎‎
‎"Jangan sampai menteri non parpol diganti kader parpol, atau menteri kader parpol diganti kader parpol lagi walaupun dari partai yang berbeda. Jangan sampai reshuffle menjadi pintu masuk memperbanyak menteri parpol, lebih kental aroma politisnya. Kalau begini kemunduran namanya," ujar Pangi menekankan.‎‎
‎"Jalur birokrat karir di internal bisa jadi salah satu pilihan. Saya yakin dan percaya, pasti ada birokrat karir yang mampu mengemban tugas menjadi menteri. Sosok yang bebas kepentingan politik dan memahami masalah sektoral dan fundamental di kementeriannya serta sudah terbiasa melakukan komunikasi politik di DPR," kata dia menambahkan.‎‎
‎Masih, kata Pangi, masyarakat tentu mendukung sepenuhnya pernyataan Presiden pekan lalu yang secara tegas menolak intervensi pihak manapun dalam reshuffle kali ini, termasuk intervensi partai politik yang terkesan mendikte Presiden.‎
‎"Presiden harus membuktikan komitmennya untuk tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun dalam reshuffle ini, termasuk tekanan partai politik. Kepentingan bangsa dan negara harus diutamakan ketimbang kompromi politik," imbuhnya.‎‎
‎Ia menambahkan, pilihan lain untuk mengoptimalkan kinerja menteri adalah menambah pos wakil menteri di beberapa kementerian strategis seperti Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian PU Pera dan Kementerian ESDM.‎‎
‎"Beberapa kementerian rentang kendalinya sangat luas. Penambahan pos wakil menteri secara terbatas di beberapa kementerian sebaiknya dipertimbangkan Presiden agar kinerja kabinet bisa maksimal dan efektif," demikian Pangi yang juga peneliti politik IndoStartegi.
[rus]‎
