Ketua MPR: Pemerataan Merupakan Suatu Kewajiban

. Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan bahwa kebijakan yang dibuat Pemerintah harus berpihak kepada rakyat kecil. Hal demikian penting dilakukan agar keadilan bisa merata. Bila ketidakadilan terjadi maka rakyat akan susah diajak bicara.
 
Zulkifli mengatakan hal demikian menerima pengurus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), di ruang kerjanya, Lantai 9, Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (11/1).
 
Zulkifli menceritakan dirinya pernah bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak. Dalam pertemuan itu Najib mengatakan, di negeri jiran itu sejak dulu ada rekayasa sosial. Tanpa adanya rekayasa sosial, tak mungkin kaum bumiputera (rakyat pribumi) bisa mengejar ketertinggalan dengan kelompok masyarakat yang lain di Malaysia yang sudah mapan secara ekonomi dan pendidikan. Rekayasa sosial itu dilakukan agar ada keadilan pada rakyat kecil.
 

 
Dalam rekayasa sosial itu, anak-anak kaum bumiputera disekolahkan dengan gratis serta bila ada kaum bumiputera berbisnis maka kontrak akan diberikan kepadanya dan dana akan dipinjami oleh bank-bank negara.
 
Lebih lanjut Zulifli mengutip kata Najib, bila tak ada rekayasa sosial kelak pada suatu masa rakyat tak akan bisa diajak bicara. Alias, rakyat akan selalu ngamuk dan melakukan protes. Untuk itu rekayasa sosial bagi pemerintah Malaysia terus dilakukan agar tercipta kesetaraan.
 
Zulkifli setuju dengan apa yang dilakukan pemerintah negeri jiran itu. Menurutnya harus ada keberpihakan pada rakyat kecil. Kalau tidak ada keadilan maka rakyat akan susah diajak bersama-sama untuk melakukan pembangunan."Pemerataan merupakan suatu yang wajib," ujar Ketum PAN ini.

Dikatakan oleh Zulkifli untuk melakukan pemerataan dan keadilan maka harus ada affirmactive action bagi rakyat kecil.
 
Dalam pertemuan itu, Sekjen KSPI, Muhammad Rusdi, mengatakan organisasinya tengah melakukan perjuangan untuk mensejahterakan anggotanya. Dirinya berharap negara memperhatikan jaminan sosial dan pensiun bagi kaum pekerja.

"Saya harap negara hadir dalam setiap masalah yang ada di masyarakat," ujarnya.
 
Dalam kesempatan itu pula, Rusdi meminta dukungan pada Zulkifli agar salah satu anggota KSPI yang bernama Roni Febrianto masuk dalam anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Seleksi anggota Dewan Pengawas BPJS tersebut berproses di DPR. [rus]