PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menjadi satu-satunya bank yang memberikan layanan transaksi pembayaran perizinan bagi para investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia melalui jalur Layanan Izin Investasi 3 Jam untuk 8 + 1 yang disiapkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Hal tersebut dimungkinkan karena BNI merupakan satu-satunya bank yang sudah terkoneksi dengan layanan AHU Online milik Kementerian Hukum dan HAM serta penerimaan pembayaran Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan Kementerian Tenaga Kerja yang juga akan segera online.
Turut hadir dalam Grand Launching Layanan Izin Investasi 3 Jam yang berlangsung di kantor BKPM, Jakarta, hari ini (Senin, 11/1) yakni Kepala BKPM Franky Sibarani, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Direktur Utama BNI Achmad Baiquni, menteri terkait, para duta besar dan investor BKPM.
Investor yang menggunakan Layanan Izin Investasi 3 Jam akan menerima delapan produk perizinan plus 1 surat booking tanah (apabila diperlukan). Produk-produk perizinan yang akan diberikan pada investor Layanan Izin Investasi 3 Jam adalah izin investasi, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Akta Pendirian Perusahaan dan SK Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA), Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), serta Nomor Induk Kepabeanan (NIK).
Peran BNI sangat penting dalam layanan izin investasi tiga jam ini. Nantinya pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas biaya penerbitan Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahan Hukum dan HAM bisa dilakukan melalui BNI.
Tidak hanya terkoneksi dengan AHU BNI juga melayani pembayaran dalam pengurusan IMTA, yang merupakan izin mempekerjakan TKA. Kedua hal pembayaran di BNI tersebut terdapat pada alur layanan izin investasi tiga jam. Investor, pengusaha, atau penanam modal dapat dengan mudah melakukan pembayaran PNBP ini dengan penyediaan e-channel BNI, yaitu ATM BNI, EDC Mini ATM, Corporate Internet Banking (BNIDirect) yang sudah tersedia di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat BKPM.
Baiquni menuturkan, BNI memanfaatkan keberadaan kantor-kantor cabang luar negeri, seperti di Singapura, Hong Kong, Tokyo, New York, London, Osaka, dan segera di Seoul untuk menjadi pusat informasi berinvestasi di Indonesia. Dengan cara demikian, calon investor asing akan lebih dimudahkan dalam mendapatkan informasi riil tentang berinvestasi di Indonesia.
"BNI berkomitmen mendukung implementasi layanan izin investasi 3 jam ini dengan layanan perbankan yang terintegrasi sehingga memudahkan para investor atau pengusaha melakukan investasi di Indonesia. Pembayaran perizinan dapat difasilitasi dengan transaksi berbasis elektronik yang dimiliki BNI saat ini," jelas Baiquni.
Layanan Izin Investasi 3 Jam adalah Izin Prinsip dengan kriteria tertentu yang diproses dalam satu paket dengan penerbitan akta pendirian perusahaan dan pengesahan Kemenkum HAM. Selanjutnya terdapat proses pembuatan NPWP serta informasi ketersediaan tanah (blocking tanah) dalam waktu 3 jam.
Kategori investasi yang dapat memanfaatkan layanan ini adalah untuk rencana investasi paling sedikit Rp 100 miliar, investasi dengan penggunaan Tenaga Kerja Indonesia di atas 1.000 orang dan untuk permohonan disampaikan oleh calon pemegang saham dengan cara datang langsung ke PTSP Pusat di BKPM.
Layanan yang terintegrasi dalam Izin Investasi 3 jam ini akan memberikan kemudahan kepada para Investor dalam melakukan investasi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan program pemerintah yaitu meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia sehingga percepatan pembangunan dapat terwujud.
Selain mendukung implementasi Izin Investasi 3 Jam di BPKM, selama ini BNI juga sudah banyak mendukung pemerintah dalam meningkatkan layanan publik melalui kemudahan pembayaran penerimaan negara pajak maupun penerimaan negara non pajak (PNBP) melalui multichannel yang dimiliki BNI antara lain, pembayaran pajak secara elektronik melalui BNI e-Tax, pembayaran proses paspor di Kantor Imigrasi melalui EDC, dan juga pembayaran online untuk perizinan penerbangan di Kementerian Perhubungan.
[wid]
