. Kegaduhan yang kerap dilakukan para pejabat negara mulai dari eksekutif hingga legislatif dan elit politik akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Kegaduhan ini berpotensi mengganggu upaya dunia usaha dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebab itu, dunia usaha membutuhkan ketenangan dan stabilitas agar perekonomian kembali membaik.
"Dunia usaha membutuhkan ketenangan, kita ingin ekonomi nasional bisa rebound tahun ini. Tapi, para pejabat kita ini gaduh terus," ujar Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Minggu (10/1).
Bahlil mengatakan, saat ini dunia usaha tak hanya membutuhkan kebijakan yang berpihak kepada dunia usaha untuk menggerakan ekonomi. Namun juga, pengusaha membutuhkan ketenangan dan wibawa pemerintah sehingga dunia usaha dan investor yakin menggelontorkan dananya untuk berinvestasi.
"Bukan hanya soal kebijakan tapi harus ada wibawa dan ketenangan serta kepemimpinan yang kuat dalam mengelola dinamika perpolitikan nasional. Sebab dengan begitu, dunia usaha yakin bahwa berbagai paket kebijakan yang sudah digelontorkan akan terimplementasi dengan baik sampai ke bawah," ujar Bahlil.
Untuk itu, Hipmi meminta agar Presiden Joko Widodo agar menertibkan para menterinya yang kerap menimbulkan kegaduhan dan suka menciptakan sensasi.
"Sebaiknya menteri-menteri fokus saja membantu Presiden. Jangan sibuk bikin sensasi dan kegaduhan. Kegaduhan ini membuat dunia usaha terganggu dan menyangksikan keseriusan pemerintah," ujar Bahlil.
Bahlil mengatakan, para pejabat di negara ini semestinya memahami agenda politik sudah selesai setelah Pemilu. Semua pihak sebaiknya berkonsentrasi mengejar pertumbuhan perekonomian nasional. Namun faktanya, kegiatan atau agenda berpolitik sepertinya belum selesai dan baru dimulai. Menteri-Menteri ribut, dewan gaduh, partai-partai gaduh. Semua gaduh. Dunia usaha wait and see," papar dia.
Bahlil mengingatkan agar semua pihak perlu menjaga momentum keyakinan dunia usaha kepada pemerintah dengan adanya delapan paket kebijaka ekonomi. "Ini kan ada delapan paket kebijakan. Kita harapkan dunia usaha meningkatkan belanja modal (Capex/capital expenditure) atau belanja operasional (Opex/Operational expenditure) atau investasi-investasi baru ke depan," ungkapnya.
Sebagaimana diketahui pemerintah telah menargetkan investasi yang ditanamkan ke Indonesia baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri bisa mencapai Rp 594,8 triliun pada tahun 2016 ini. Tahun lalu, menurut pemerintah memperkirakan realisasi investasi 2015 menembus Rp 535 triliun. Jumlah ini diperkirakan melampaui target sebesar Rp 519 triliun.
[rus]
