Kegaduhan yang kerap dilakukan para pejabat negara mulai dari eksekutif hingga legislatif dan elit politik akhir-akhir ini berpotensi mengganggu upaya dunia usaha dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi), Bahlil Lahadalia mengatakan dunia usaha membutuhkan ketenangan dan stabilitas untuk memperbaiki perekonomian yang kian memburuk belakangan.
"Kita ingin ekonomi nasional bisa rebound tahun ini. Tapi, para pejabat kita ini gaduh terus,†jelas dia dalam surat elektronik yang dikirim ke redaksi (Sabtu malam, 9/1).
Bahlil menegaskan, dunia usaha tak hanya membutuhkan kebijakan yang berpihak untuk menggerakan ekonomi. Ketenangan dan wibawa pemerintah sehingga dunia usaha dan investor yakin menggelontorkan dananya untuk berinvestasi juga penting.
"Dengan begitu, dunia usaha yakin bahwa berbagai paket kebijakan yang sudah digelontorkan akan terimplementasi dengan baik sampai ke bawah,†sambungnya.
Hipmi, lanjut Bahlil, juga meminta agar Presiden Joko Widodo menertibkan para menterinya yang kerap menimbulkan kegaduhan dan suka menciptakan sensasi.
"Sebaiknya menteri-menteri fokus saja membantu Presiden. Jangan sibuk bikin sensasi dan kegaduhan. Kegaduhan ini membuat dunia usaha terganggu dan menyangksikan keseriusan pemerintah,†ujar Bahlil.
Dia menambahkan, para pejabat di negara ini semestinya memahami agenda politik sudah selesai setelah Pemilu. Mereka sebaiknya berkonsentrasi mengejar pertumbuhan perekonomian nasional.
"Namun faktanya, kegiatan atau agenda berpolitik sepertinya belum selesai dan baru dimulai. Menteri-Menteri ribut, dewan gaduh, partai-partai gaduh. Semua gaduh. Dunia usaha wait and see,†demikian Bahlil.
Sebagaimana diketahui pemerintah telah menargetkan investasi yang ditanamkan ke Indonesia baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri bisa mencapai Rp 594,8 triliun pada tahun ini. Tahun lalu, menurut pemerintah memperkirakan realisasi investasi 2015 menembus Rp 535 triliun. Jumlah ini diperkirakan melampaui target sebesar Rp 519 triliun.
[sam]
