Berita

hm prasetyo/net

Hukum

RAPOR MERAH KEJAGUNG

Presiden Diminta Tegur Jaksa Agung

JUMAT, 08 JANUARI 2016 | 14:43 WIB | LAPORAN:

Rapor merah yang diterima Kejaksaan Agung (Kejagung) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi harus menjadi bahan evaluasi.

"Itu harus menjadi bahan evaluasi Kejagung. Kalau masalahnya di Jaksa Agung, Presiden bisa menegur atau apapun yang memungkinkan kelemahan bisa di perbaiki," ujar pakar hukum pidana Chaerul Huda ketika dikontak, Jumat (8/1).

Menurut dia, evaluasi secara menyeluruh di tubuh Kejagung memang diperlukan. Apalagi, Kejagung selama ini tidak menunjukan prestasi dalam pemberantasan korupsi.


"Selama ini memang tidak ada prestasi yang menonjol, kecuali hanya hukuman mati," kata Huda.

Salah satu buktinya, lanjut dia, penanganan kasus geledah yang berujung kekalah Kejagung dari PT VSI. Terlihat, Kejagung dibawah pimpinan Prasetyo terlalu arogan.

"Itu harusnya dijadikan cermin, tidak mengulang terus kesalahan," demikian Huda. [sam]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya