Badan Pusat Statistik (BPS) kemarin melansir bahwa rokok merupakan penyumbang terbesar angka kemiskinan di Indonesia lantaran sebagian masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan kuat untuk membeli rokok.
Data BPS tersebut dinilai ekonom Enny Sri Hartati bisa jadi misleading karena seolah menjadikan rokok faktor tunggal penyebab kemiskinan. Padahal, faktor penyebab utama dari naiknya angka kemiskinan lebih karena ketidakmampuan pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan formal dan juga banyaknya pemutusan hubungan kerja yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.
Enny mengatakan, struktur pendapatan masyarakat penghasilan menengah ke bawah, miskin ke rentan miskin, memang 70 persen untuk konsumsi makanan dan non makanan mencapai 30 persen.
Artinya, ketika porsi terbesar makanan terjadi kenaikan harga, kemudian katakanlah 10 persen digunakan untuk membeli rokok, maka memang bobot pengeluaran kelompok itu jadi tinggi. Namun, itu hanya persentase dan tidak jadi faktor tunggal.
"Jadi rokok bukan penyebab kemiskinan, bahwa terjadi kenaikan persentasi pengeluaran memang iya sehingga terkesan seolah-olah harga rokok tinggi jadi penyebab kemiskinan. Tetapi analisa BPS tidak lengkap," ujar Enny, saat berbincang dengan wartawan, Kamis (7/1).
Enny yang juga direktur eksekutif Institute National Development and Financial (Indef) mengemukakan, secara umum, masih tingginya persentase kemiskinan itu lebih karena adanya kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang memang belum bisa dikendalikan oleh pemerintah sehingga mereka yang berada di kelompok rentan miskin bisa dengan mudah masuk ke kategori miskin.
"Ketika tidak ada kebijakan yang bisa mengerek pendapatan masyarakat untuk naik, maka tentu saja makin tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan minimal. Jadi ketika pendapatan tidak naik, kemudian dibareng kenaikan harga pokok, dan terjadi penyempitan lapangan pekerjaan formal, ini tentu saja akan mendorong kelompok rentan miskin masuk ke kemiskinan, jadi tidak ada faktor tunggal misal disebabkan rokok semata, jika seperti itu analisanya tidak lengkap dan jadi misleading," tegasnya.
Untuk itu, ketimbang menyalahkan salah satu pihak di mana ujungnya industri dirugikan, akan lebih baik pemerintah fokus menciptakan lapangan pekerjaan di sektor formal. Selama tidak ada ketersediaan lapangan kerja yang memadai, ya pasti akan berdampak ke meningkatnya angka kemiskinan.
[wid]
