Berita

joko widodo/net

Jokowi Perpanjang Moratorium Peralihan PTS Ke PTN

RABU, 06 JANUARI 2016 | 19:00 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Presiden Joko Widodo memimpin Rapat Terbatas mengenai kebijakan status perguruan tinggi swasta (PTS) menjadi perguruan tinggi negeri (PTN) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/1). Di awal pengantarnya, Jokowi menyampaikan bahwa proses penegerian 29 PTS sudah mulai lima tahun yang lalu sejak 2010.

Dengan pertimbangan masih adanya permasalahan yang mengiringi proses penegerian PTS-PTS itu, Pemerintah telah melakukan moratorium perubahan bentuk PTS menjadi PTN.

"Terhitung sejak 1 Agustus 2013 dan pada Rapat Terbatas pada Juni lalu, 29 Juni 2015, Pemerintah juga memutuskan untuk memperpanjang moratorium peralihan PTS ke PTN," jelas Jokowi.


Analisis yang Jokowi sampaikan bahwa kebijakan ini cukup baik yakni meningkatkan akses pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.

"Saya minta Menristek dan Pendidikan Tinggi untuk memaparkan perkembangan permasalahan-permasalahan yang ada," pinta Kepala Negara.

Permasalahan yang diminta tersebut, menurut Jokowi, baik yang berkaitan dengan lahan, ketersediaan aset, kemudian serah terima yang berkaitan dengan status dosen dan pegawai yang jumlahnya kurang lebih 4.300-an orang.

Dalam Rapat Terbatas kali ini seperti dilansir dari seskab.go.id, turut hadir Menko Bidang PMK Puan Maharani, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Men-PAN dan RB Yuddy Chrisnandi, Menristek dan Dikti Muhammad Nasir, Menag Lukman Hakim Saifuddin, Menkes Nila Moeloek, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, dan Wamenkeu Mardiasmo. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pledoi Petrus Fatlolon Kritik Logika Hitungan Kerugian Negara

Kamis, 23 April 2026 | 00:02

Tim Emergency Response ANTAM Wakili Indonesia di Ajang Dunia IMRC 2026 di Zambia

Kamis, 23 April 2026 | 00:00

Diungkap Irvian Bobby: Noel Gunakan Kode 3 Meter untuk Minta Rp3 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 23:32

Cipayung Plus Tekankan Etika dan Verifikasi Pemberitaan Media Massa

Rabu, 22 April 2026 | 23:29

Survei TBRC: 84,6 Persen Publik Puas dengan Kinerja Prabowo

Rabu, 22 April 2026 | 23:18

Tagar Kawal Ibam Trending X Jelang Sidang Pledoi

Rabu, 22 April 2026 | 23:00

Dorong Transparansi, YLBHI Diminta Perkuat Akuntabilitas Publik

Rabu, 22 April 2026 | 22:59

Penyelenggaraan IEF 2026 Bantah Narasi Sawit Merusak Lingkungan

Rabu, 22 April 2026 | 22:52

Belanja Ramadan-Lebaran Menguat, Mandiri Kartu Kredit Tumbuh 24,3%

Rabu, 22 April 2026 | 22:32

Terinspirasi Iran, Purbaya Kepikiran Pajaki Kapal yang Lewat Selat Malaka

Rabu, 22 April 2026 | 22:30

Selengkapnya