. Di berbagai negara di dunia masalah ketimpangan perekonomian antara yang kaya dan yang miskin sangat tinggi begitu pula yang terjadi di Indonesia. Permasalahan tersebut berefek domino kepada berbagai kejahatan yang terjadi seperti kriminalitias, radikalisme dan kerusuhan sosial. Hal ini sangat berbahaya sekali jika didiamkan tanpa ada upaya membenahinya.
Demikian disampaikan Ketua MPR Zulkifli Hasan saat menerima audiensi Pengurus Besar (PB) Al Jam'iyatul Washliyah di ruang kerjanya, Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/1). Zulkifli juga mengungkapkan bahwa masalah tersebut muncul saat berbincang dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak belum lama ini.
Dalam perbincangan tersebut, menurut Zulkifli, Najib Razak mengatakan bahwa di Malaysia sejak lama sudah melakukan apa yang disebut rekayasa sosial. Mengapa rekayasa sosial tersebut dibuat, sebab warga bumiputera atau warga pribumi kalau tidak dibantu tidak akan bisa maju, mereka akan tertinggal jauh dengan yang lain.
Pemerintah Malaysia membantu para bumiputera untuk maju dalam segala hal seperti perekonomian dan pendidikan. Pengusaha bumiputera membuat proprosal usaha dibantu oleh manajemen perbankan pemerintah. Pendidikan gratis dan rutin mengirimkan pelajar ke luar negeri untuk sekolah. Menurut Najib Razak semua itu dilakukan bukan mengimplementasikan rasisme atau diskriminatif tapi sebagai bentuk memunculkan kesetaraan dan keadilan.
"Najib Razak bicara pada saya ini masalah kesetaraan dan keadilan. Bagaiaman kalau satu kaya satu miskin tidak bisa damai nanti. Najib Razak bertanya bagaimana dengan Indonesia? Nah itu yang belum. Saya rasa ini sangat bagus rekayasa sosial membantu kaum yang berada di garis kemiskinan untuk terjadinya kesetaraan dan keadilan sosial," ujarnya.
Jika pemerintah melakukan rekayasa sosial untuk membantu pribumi, lanjut Zulkifli, dimaksudkan agar terjadi kesetaraan dan keadilan bukan diartikan hanya memikirkan golongan masyarakat tertentu atau melakukan diskriminasi atau rasisme. Ketimpangan perekonomian diupayakan jangan sampai jauh seperti langit dan bumi contohnya jangan sampai masyarakat kota makan enak setiap hari tapi masyarakat pinggiran bahkan tidak makan sama sekali.
"Intinya harus ada kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kalau kita makan roti, masyarakat lain juga harus sama setidaknya makan layak. Ini bukan soal hanya memikirkan suku tertentu saja atau soal ras tapi soal kesetaraan dan keadilan dan pengamalan Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," imbuhnya.
Jadi kalau pemerintah memikirkan lebih ke pribumi atau melayu bukan berarti pemerintah tidak memikirkan yang lain tapi pemerintah sedang berupaya melakukan prinsip kesetaraan antar warga bangsa. Bisa dibayangkan jika ada masyarakat yang sangat miskin, tidak ada harapan sedangkan di sisi lain ada masyarakat yang bergelimang kenikmatan hidup, maka akan terjadi tindakan kriminal dan melakukan kerusuhan.
"Kita harus memutus rantai kemiskinan dengan membantu mereka yang miskin agar setara. Coba bayangkan, keluarga miskin akan menikahkan anaknya sesama miskin karena memang tidak mampu menikah jika memerlukan modal yang besar. Karena miskin, anak-anaknya juga tidak akan sekolah nantinya, setelah besar akan miskin pula. Nah..rantai kemiskinan ini harus kita putus dengan rekayasa sosial," tandasnya.
Kepada delegasi PB Al Jam'iyatul Washliyah, Zulkifli Hasan berpesan agar masalah ini dipikirkan dan perlu tindakan nyata dan perlu kerjasama dan kordinasi yang baik antar organisasi Islam, sebab banyak sekali umat Islam yang mayoritas berada di garis kemiskinan. Mulai sekarang jangan antar sesama muslim saling bertengkar, pikirkan dahulu kesejahteraan umat. Jangan bicarakan dan cari-cari perbedaan lagi tapi carilah persamaan.
Ketua Umum PB Al Jam'iyatul Washliyah Yusnar Yusuf sangat mengapresiasi pesan dan ajakan Ketua MPR untuk mencari persamaan dan menghindari bicara perbedaan demi umat Islam secara keseluruhan.
"Dalam kesempatan ini kami juga mengundang Ketua MPR RI untuk hadir dan menajdi keynote speech dalam Rakernas kami yang akan kami selenggarakan pada akhir bukan Januari 2016 nanti di Kopo Jawa Barat," ujarnya.
Dalam kepengurusan organisasi, Yusnar mengungkapkan akan dibicarakan program-program organisasi yang bekerja sama dengan lembaga MPR RI seperti Sosialisasi Empat Pilar MPR.
"Program MPR RI tersebut sangat baik buat organisasi dan anggota-anggota organisasi untuk lebih memahami kembali tentang nilai-nilai luhur bangsanya," tukasnya.
[rus]
