Reforma Agraria Ala Jokowi Belum Nyata Dijalankan

Langkah kongkrit pemerintah melaksanaan reforma agraria melalui target redistribusi 9 juta hektar kepada petani miskin belum berjalan secara nyata.

Konsorsium Pembangunan Agraria (KPA) menilai, dalam setahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), paradigma pembangunan ekonomi politik berbasis kebijakan agraria pro rakyat belum nampak sama sekali.

"Agenda reforma agraria adalah agenda bangsa bukan semata program Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Presiden harus memimpin langsung agenda ini," ujar Sekjen KPA Iwan Nurdin dalam catatan akhir tahun 2015 bertema 'Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik Agraria Disandera Birokrasi' di resto Warung Daun, Cikini, Jakarta (Selasa, 5/1).

Iwan mengingatkan pemerintah untuk menjalankan reforma agraria melalui redistribusi lahan seluas 9 juta hektar dan perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektar yang selama ini hanya sebuah jargon politik Nawa Cita Presiden Jokowi.

Menurutnya, ada kecenderungan pemerintahan Jokowi mengulangi kesalahan yang sama dengan pendahulunya, yakni mengartikan reforma agraria hanya sebatas transmigrasi dan sertifikasi tanah.

"Reforma agraria bukan legalisasi aset melainkan upaya menata ulang penguasaan, pemilikan dan penggunaan lahan yang timpang untuk menciptakan basis kekuatan produktif masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial. Legalisasi aset hanya bagian kecil dari proses reforma agraria dan bukan tujuan utama," jelas Iwan. [wah]